JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara, karena ia mengungkap bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan perwakilan yang ditunjuk Presiden China, Xi Jinping, demi memastikan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak berubah menjadi “negara dalam negara”.
Selanjutnya, Luhut menjelaskan bahwa sosok yang diajaknya berkomunikasi adalah Wang Yi, yang selama ini menjadi mitra strategis Indonesia dalam hubungan ekonomi dengan China.
Selain itu, Luhut juga mengingatkan publik bahwa dirinya merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang ikut mendorong pembangunan kawasan industri raksasa IMIP.
“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, dilansir dari laman Kompas.com.
Baca Juga: Menhan Bongkar Anomali Bandara Morowali, TNI Siaga Penuh dan Kemenhub Angkat Suara
Kemudian, ia menegaskan bahwa koordinasinya dengan Wang Yi juga mencakup isu lingkungan dan berbagai persoalan operasional lainnya.
Tidak hanya itu, Luhut mengungkapkan bahwa sejak 2021 ia telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan pengolah nikel asal China yang terbukti merusak lingkungan.
“Sejak 2021, saya meminta Menteri LHK agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,” ujarnya.
Selanjutnya, Luhut menjelaskan bahwa kawasan IMIP merupakan bagian dari keputusan pemerintah menjalankan hilirisasi nikel sebagai strategi besar pengembangan industri nasional.
Kemudian, ia menegaskan bahwa kerja sama investasi dengan China mewajibkan semua pihak memastikan IMIP berjalan dengan manfaat maksimal bagi Indonesia.
Baca Juga: Purbaya Murka! Ancam ‘Libas’ 16.000 Pegawai Bea Cukai Jika Tak Mau Berubah
“Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok,” klaim Luhut.
Beberapa ketentuan itu mencakup penggunaan teknologi terbaik dalam hilirisasi nikel. Kemudian penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, serta transfer teknologi.
Selain itu, Luhut menambahkan bahwa Perdana Menteri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri China telah menyetujui bahwa investasi IMIP wajib disertai transfer teknologi.
“Hari ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$ 71 miliar. Di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari USD 20 miliar,” kata Luhut.
“Mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini,” tambahnya.
Disorot Menhan Sjafrie
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara IMIP. Karena ia menilai bandara tersebut beroperasi tanpa penjagaan resmi dari Imigrasi dan Bea Cukai. Ia juga memperingatkan agar tidak ada praktik “negara dalam negara”.
Sjafrie, yang juga purnawirawan Jenderal Kopassus, menilai bahwa operasi bandara tanpa keterlibatan aparat negara berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.
Setelah itu, Kementerian Pertahanan langsung mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara (AU) untuk menjaga bandara tersebut.
Tak lama kemudian, terungkap bahwa status internasional bandara IMIP ternyata sudah dicabut oleh Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.
Keputusan itu diterbitkan pada 13 Oktober, atau sebelum isu “negara dalam negara” di bandara IMIP mencuat ke publik.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
