Tanjungpinang, Ulasan.co – Perkumpulan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan (PGHTK) Kota Tanjungpinang mendesak pemerintah untuk menambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kota Tanjungpinang.
Hasan Mardi W. selaku ketua PGHTK Kota Tanjungpinang mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk menambah kuota penerimaan P3K karena kuota untuk Kota Tanjungpinang belum cukup. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama DPRD, Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
“Jadi yang kami minta untuk menambah kuota penerimaan P3K. Kuota yang selama ini sebanyak 293,” jelasnya, Selasa (2/3).
Lanjutnya, hal itu tidak sebanding dengan jumlah honorer di Tanjungpinang.
“Yang guru saja total 630. Honor dinas 420. Honor Daerah 210. Sedangkan kuota yang diberikan hanya 293,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan jumlah kuota yang didapat Kota Tanjungpinang. Menurutnya, jumlah tersebut berbeda jauh dengan daerah lain di Kepri.
“Kita hanya mendapat 293 kuota, sedangkan daerah lain dapat lebih banyak. Karimun, sekitar 600 orang. Bintan, sekitar 500 orang, dan Batam mencapai 1000 kuota,” lanjutnya lagi.
Hasan juga meminta agar adanya pembagian yang jelas serta BKPSDM untuk dapat terbuka saat menyeleksi pada penerimaan.
“Selain itu kami juga meminta agar ada pembagian yang jelas di setiap jenjang TK, SD, dan SMP. Untuk BKPSDM, terbuka dalam penyeleksian P3K nanti sehingga tidak ada titipan-titipan.” tegasnya.
Sementara itu, Soemantri selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mengaku telah mengusulkan 574 kuota. Namun, jumlah kuota yang diterima hanya 293.
“Tahun ini kita usulkan 534. Tapi yang diakomodir hanya 293,” terangnya usai rapat dengar pendapat.
Novaliandri fathir selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa pihaknya akan menyurati KEMENPAN-RB mengenai aspirasi yang disampaikan oleh PGHTK. (Din)
