Pilih Mana? Mati Akibat Covid-19 atau Mati karena Lapar

Rakyat kuba menggelar demonstrasi protes pemerintah Kuba yang dianggap gagal tangani COVID-19. Foto : Istimewa

Tanjungpinang – Dalam beberapa hari terakhir, ribuan warga Kuba turun ke jalan menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah dalam menagani COVID-19. Mereka menganggap pemerintah Kuba telah gagal menyelamatkan kehidupan ekonomi rakyat Kuba, yang kini sangat memprihatinkan.

Saat ini, harga bahan pangan di Kuba meningkat tajam. Bahkan, stok pangan langka, sehingga rakyat Kuba harus mengantre panjang untuk membeli barang-barang pokok. Kuba memang menghadapi sanksi ekonomi dari AS. Namun, pandemi Covid-19 telah memperburuk represi ekonomi di negara itu.

Meski kondisi sosial tidak sedarurat di Kuba, namun secara umum kondisi ekonomi sosial masyarakat Indonesia, khususnya warga Tanjungpinang, saat ini hampir sama dengan masyarakat Kuba. Penanganan COVID-19 dalam bentuk PPKM Darurat dan PPKM Mikro yang ditetapkan pemerintah Indonesia, membuat ekonomi masyarakat Indonesia ambruk.

Banyak usaha kecil di Tanjungpinang gulung tikar. Orang miskin semakin banyak. Sementara angka kasus COVID-19 bukannya menurun, tapi justru meningkat tiap harinya.

Bila pemerintah Kuba saat ini telah mencatat 238 ribu kasus Covid-19 dengan 1.537 kematian, pamerintah Indonesia mencatat, hingga Sabtu (17/06), pasien Covid-19 berjumlah 2.832.755 orang. Sementara total angka kematian mencapai 72.489 orang.

Di Kepri sendiri pada Minggu (18/7), kasus COVID-19 bertambah 928 sehingga jadi 36.581 orang, sedangkan angka kematian menjadi 848 Orang.

Pemerintah Tanjungpinang dalam beberapa kesempatan, menyatakan memberikan bantuan sosial melalui Baznas. Namun dari nilainya, tentu saja bantuan tersebut dapat diartikan dengan istilah menggarami lautan.

Apalagi bantuan Baznas tersebut bukan dari anggaran recofusing pemerintah daerah, tapi dari pegawai Pemko Tanjungpinang yang menyisihkan penghasilannya untuk dikelola dan diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Bagi pemerintah yang dianggap sebagai wakil dalam mengelola sebuah negara, tentu bantuan semacam Baznas tersebut menjadi hal yang sangat memalukan. Sebab negara yang menjamin kehidupan rakyat, bukan patungan dari saku ASN.