TANJUNGPINANG – Hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad-Marlin Agustina kian tak harmonis. Alih-alih saling melengkapi, pasangan kepala daerah ini justru terjebak dalam konflik politik.
Dilansir dari YouTube program U News Reportase Official UTV, keretakan hubungan keduanya bahkan sudah terlihat sejak awal menjabat hingga saat ini. Publik pun dibuat gusar. Apakah situasi itu masih akan terus berlanjut hingga masa jabatan keduanya berakhir?
Masih banyak “Piring Kotor” yang harus dibersihkan dan tumpukan pekerjaan harus dituntaskan. Mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, mencari jalan keluar ancaman resesi, sampai menekan angka pengangguran yang terlanjur tinggi.
Ansar-Marlin dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2021-2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2021. Pasca pelantikan, keduanya harus menghadapi tantangan sulit, yakni penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Hanya diperlukan waktu tiga tahun bagi Ansar-Marlin, untuk menahkodai penduduk berjumlah dua juta jiwa ini.
Bulan madu keduanya langsung diterpa isu keretakan, soal bagi bagi jabatan sekretaris daerah dan Pilkada 2024.
Adanya kontra politik ini, membuat Marlin tak menghadiri acara pelantikan Sekda dan pejabat Pemerintah Provinsi Kepri.
Pemimpin pilihan rakyat kepri ini terkesan berjalan sendiri sendiri dan tak memperlihatkan kerja sama yang solid antar keduanya.
Sebut saja, saat syukuran setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, tak terlihat sosok marlin dalam acara itu.
Hingga Ansar menyebut, Marlin tak pernah berkantor di Dompak selama setahun lebih. Gubernur Ansar juga dikabarkan sangat membatasi ruang gerak wakilnya untuk urusan lapangan.
Kuat dugaan, Ansar menyebut wakilnya saat ini kerap melakukan kampanye terselubung untuk Pilkada 2024. yang ingin menggantikan posisi suaminya sebagai Wali Kota Batam 2024.
Hubungan keduanya makin memanas, saat Muhammad Rudi menyatakan istrinya tak pernah diberi tugas oleh Gubernur Ansar.
Ansar pun menepis hal itu. Ia mengatakan, bahwa tugas gubernur dan wakil gubernur sudah diatur secara jelas oleh undang-undang dan peraturan lainnya.
Di sisi lain, Ansar mengaku roda pemerintahan masih berjalan normal dan sama sekali tidak terganggu dengan isu konflik politik antara dirinya dengan wakil gubernur.
Tonton Juga: “PIRING KOTOR” Di Tengah Perselisihan Ansar-Marlin
Panas dingin hubungan keduanya terang-terangan diperlihatkan ke publik. Padahal banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Sebut saja meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2022 mencapai 151 ribu jiwa atau 6,24 persen. Angka ini naik 0,49 persen atau 14 ribu jiwa dibandingkan September 2021.
Belum lagi rilis terbaru badan pusat statistik tentang daftar sepuluh daerah di Indonesia dengan jumlah pengangguran terbanyak. Data per Agustus 2022 itu menempatkan Kepri di peringkat kedua dengan 8,23 persen.
Perselisihan antara Ansar dan Marlin, tampaknya menimbulkan keresahan bagi sejumlah pejabat dan pegawai Pemprov Kepri. Dampaknya, ASN terutama pejabat di Pemprov Kepri terbelah, mulai muncul blok blok atau kubu kubuan.
Pengamat Politik dan Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim mengatakan, ketidakharmonisan antara Ansar dan Marlin akan merugikan masyarakat Kepri.
Ia menambahkan, persaingan politik merupakan hal yang wajar. Namun, keduanya harus memiliki tujuan dan cita-cita mulia untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya.
Di sisi lain Presiden Mahasiswa BEM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra menilai keretakan hubungan Ansar-Marlin menunjukan sikap tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Ia menambahkan, keduanya dapat mengedepankan visi misi yang telah dibuat agar program strategis dapat diselesaikan.
Warga Kepri pun turut menyoroti keretakan hubungan Ansar-Marlin. Mereka berharap kedua pemimpin itu dapat bersinergi dalam memajukan Kepri. (*)
