JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 757,8 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp 178,7 triliun secara khusus digelontorkan untuk tunjangan guru dan dosen. Angka ini menjadi perhatian publik karena disebut sebagai anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Dalam sidang tahunan pembacaan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025) lalu dilansir dari kompas.com. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun,” tegas Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 150,1 triliun untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan kampus di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) akan diberikan kepada 21,1 juta siswa. Sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ditujukan bagi 1,2 juta mahasiswa.
Baca Juga: Sekolah di Batam Antusias Sambut Lomba Karya Tulis Ilmiah Ulasan Network
Prabowo menekankan, alokasi anggaran pendidikan harus digunakan secara tepat sasaran. Menurutnya, fokus utama adalah peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari visi besar pembangunan pendidikan nasional.
Setengah Anggaran Pendidikan untuk MBG
Namun, di balik kabar gembira tersebut, muncul kontroversi. Sebab, hampir setengah dari total anggaran pendidikan justru diarahkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi ini memicu kritik dari kalangan pendidik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan keputusan tersebut.
Menurut Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, alokasi dana pendidikan yang naik 4,63 persen dari Rp 724,3 triliun menjadi Rp 757,8 triliun ternyata tidak sepenuhnya untuk memperkuat kualitas pendidikan.
“Setelah kami amati lebih jauh, ternyata anggaran fantastis Rp 757,8 triliun itu justru dipakai 44,2 persen untuk program MBG,” ungkap Satriwan dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Per 2025, 132.335 WNI Menetap di Empat Wilayah Malaysia
Satriwan menilai, jika anggaran terlalu difokuskan pada program MBG, maka banyak sektor pendidikan yang akan terabaikan. Menurutnya, pemerintah belum maksimal membenahi pendidikan dasar dan menengah, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Buktinya, Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi Rp 33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen saja dari 20 persen APBN 2025 untuk pendidikan,” tegas Satriwan.
Ia menambahkan, program MBG seharusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan, mengingat konstitusi tidak secara eksplisit memerintahkan hal tersebut.
Dengan kondisi ini, perdebatan semakin panas. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan generasi muda tidak kekurangan gizi, tetapi di sisi lain, para pendidik berharap agar fokus utama pendidikan tetap diarahkan pada peningkatan kualitas guru, fasilitas, dan kurikulum.***
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
