Jakarta – Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diingatkan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa agar senantiasa bersikap humanis dan persuasif.
Terutama, prajurit TNI yang sedang bertugas di daerah perbatasan.
“Kalau misalnya ada pelintas batas, yang tidak memiliki dokumen dan sebagainya. Jika mereka tidak bersenjata, maka kita tidak boleh menembak,” kata Jenderal TNI Andika Perkasa, melalui kanal YouTube yang dipantau di Jakarta, Senin (31/01).
Hal itu disampaikan Jenderal TNI Andika Perkasa kepada para Komandan Satuan dan Komandan Rayon Militer yang ada di wilayah Yonif 755/Merauke, Papua.
Apalagi, kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut, orang yang melintas itu belum tentu sengaja atau tidak tahu.
Ditambah lagi, kondisi di perbatasan tidak ada pagar.
“Beritahu semua anggotanya, jangan begitu mudah menggunakan senjata,” ujar dia.
Menurutnya, pendekatan persuasif dan humanis harus selalu dikedepankan oleh setiap prajurit yang bertugas.
Baca juga: Tank PT-76 dan Meriam Marinir Jadi Sarana Eduwisata di Batang
Akan tetapi, personel TNI tetap harus selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan tugas terutama di daerah perbatasan.
Tidak hanya itu, prajurit yang bertugas juga harus melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial di wilayah masing-masing.
Tujuannya, agar hubungan atau kedekatan TNI dan masyarakat terus terjalin dengan baik.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI juga menanyakan kendala-kendala yang selama ini dihadapi personel saat bertugas di lapangan.
Pengarahan ini bertujuan, untuk memastikan kebijakan Panglima terkait dislokasi satuan tugas untuk menjalankan tugas teritorial di wilayah masing-masing.
Selain itu, Panglima TNI juga memberikan pengarahan tentang kebijakan pemberian insentif yang selama ini diterima para Satgas di bawah kendali Yonif 755/Yalet.
“Pemberian insentif yang diatur dalam undang-undang, harus tetap dilakukan tanpa ada kebijakan pemotongan hak dari pihak manapun,” ujarnya.
Jenderal TNI Andika Perkasa berpesan kepada para Danramil, agar tidak ada lagi yang mengambil keuntungan dari bagian manapun.
Kebijakan dan tugas-tugas yang dilakukan seluruh personil TNI harus tetap sesuai dengan peraturan perundangan.
