JAKARTA – Hari bersejarah kembali tercatat dalam perjalanan bangsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (10/11/2025), secara resmi akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh Indonesia.
Salah satu nama yang paling menyita perhatian publik adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025) malam.
“Iya masuk, masuk (nama Soeharto),” ujarnya singkat, seperti dilansir dari laman CNBC Indonesia.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menuntaskan proses finalisasi bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
“Tadi juga kemudian bapak presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR kemudian dari Wakil Ketua DPR karena memang cara bekerja beliau kan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo selalu membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan penting.
“Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan sudah melalui berbagai pertimbangan,” lanjut Prasetyo.
Menurutnya, pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada para tokoh yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Tiga Kali Diusulkan, Baru Sekarang Disetujui
Catatan sejarah menunjukkan, nama Soeharto pertama kali diusulkan pada tahun 2010 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun saat itu, usulan tersebut belum dilanjutkan karena dianggap perlu waktu untuk “pengendapan”.
Selanjutnya, di era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diajukan, tetapi keputusan belum juga diambil pemerintah.
Baru pada tahun 2025, usulan ini kembali dibahas untuk ketiga kalinya, hingga akhirnya disetujui dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun hingga Soeharto resmi menerima gelar Pahlawan Nasional.
“Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Fadli Zon, seperti dilansir dari laman Kompas.com.
Proses Panjang dari Daerah Hingga Pusat
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan nasional bukan hanya administratif. Setiap nama harus melewati serangkaian penilaian dari berbagai tingkatan.
“Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” jelas Fadli.
Setelah lolos di tingkat kabupaten dan provinsi, berkas akan diserahkan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian mendalam.
“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini,” kata Fadli.
Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan.
Salah satu jasa besar Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum penting pengakuan dunia terhadap eksistensi Republik Indonesia.
“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
Mensos Ajak Publik Lihat Sisi Positif
Meski keputusan ini menuai pro dan kontra, pemerintah menegaskan seluruh proses sudah melalui kajian panjang. Bahkan, tercatat 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan terhadap rencana penganugerahan gelar tersebut.
Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta publik untuk melihat keputusan ini secara objektif.
“Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” ujar Gus Ipul saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Gus Ipul mengakui bahwa perdebatan tentang rekam jejak Soeharto masih ada. Namun, ia mengajak masyarakat untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan menghargai jasa para tokoh bangsa.
“Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” tuturnya.
Ia memastikan keputusan pemerintah didasarkan pada kajian formal dan penilaian objektif.
“Siapa pun nanti yang diputuskan oleh Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” tegas Gus Ipul.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
