TANJUNGPINANG – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepulauan Riau (Kepri) PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) optimistis bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2025 dengan mengandalkan sektor labuh jangkar.
Direktur Utama PT Pelabuhan Kepri, Capt. Awaluddin, menyebutkan bahwa sanksi dari Amerika Serikat terhadap aktivitas di Pulau Nipa membuka peluang besar bagi titik labuh jangkar lainnya, terutama di perairan Berakit dan Kabil yang dikelola oleh BUP Kepri.
“Potensi ini sudah di depan mata. Sekitar 80 persen aktivitas akan berpindah ke wilayah labuh kami. Namun, semua tetap bergantung pada kebijakan pemerintah,” ujar Awaluddin dalam program U-Talk, Rabu 11 Juni 2025.
Kepri memiliki enam titik labuh jangkar, yakni Kabil, Berakit, Galang, Batu Ampar, Nipa, dan Tanjung Balai Karimun. Namun, tidak semua titik tersebut dikelola oleh PT Pelabuhan Kepri.
Awaluddin menjelaskan, sistem retribusi menggunakan platform digital Inaportnet. Namun, pihaknya masih terkendala karena pungutan retribusi utama masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola pemerintah pusat.
“Kami hanya menumpang berbisnis di laut ini. Negara bisa ambil PNBP dari uang labuh, VTS, rambu, atau transfer kargo, tapi kami mohon dipermudah untuk menghasilkan dividen bagi daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti belum efektifnya implementasi Perda terkait retribusi daerah, padahal sudah disahkan. “Kami butuh tim komunikasi yang bisa memperjuangkan agar Perda yang sudah ada bisa dijalankan,” ujarnya.
Meski labuh jangkar menjadi andalan utama untuk menyumbang PAD, Awaluddin mengakui masih ada tantangan besar, terutama ketidakpastian regulasi.
“Kepri ini unik secara geografis dan punya nilai strategis nasional. Tapi belum ada regulasi khusus soal labuh jangkar. Kami harap ada kebijakan yang mengakomodasi kondisi ini,” ujarnya.
Baca juga: Dukung Pariwisata Tanjungpinang, PT. Pelabuhan Kepri Tingkatkan Layanan di Pelabuhan Kuala Riau
Selain labuh jangkar, BUP Kepri juga mengelola sejumlah pelabuhan non-komersial. Ia berharap ada satu pelabuhan yang diberikan hak pengelolaan secara komersial untuk menopang operasional.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menilai upaya mengandalkan sektor labuh jangkar terlalu bergantung pada proses birokrasi pusat yang lambat.
“Fokus ke labuh jangkar terlalu menyita energi. Saya sarankan BUP Kepri membuka layanan feri Tanjungpinang–Singapura. Modal awalnya ada, tinggal kerja sama dengan bank atau mitra strategis,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, sektor pariwisata kini jadi andalan Kepri, seiring perubahan arah Batam dari industri manufaktur.
“Ada pelabuhan baru di Bengkong yang sudah melayani rute Singapura-Malaysia. Ini saatnya BUP Kepri berinovasi,” ujarnya menutup. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
