KARIMUN – Puluhan guru di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, terancam kehilangan kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masalah ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Karimun, Selasa 11 Maret 2025.
Para guru yang terdampak berasal dari SDN 001 Meral Barat, yang sebelumnya berstatus sekolah swasta di bawah PT KG. Namun, karena baru beralih status menjadi sekolah negeri pada Oktober 2024, mereka belum memenuhi syarat mengikuti seleksi PPPK yang mensyaratkan minimal dua tahun masa kerja sebagai pegawai honorer.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Anwar Hasan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bupati Karimun, Iskandarsyah, untuk mencari solusi terbaik.
“Jika mengikuti aturan, mereka memang tidak memenuhi syarat. Tapi jika dibiarkan, nasib mereka dan pendidikan anak-anak akan terbengkalai. Minggu ini, kami akan meminta bupati berkoordinasi dengan PGRI dan para guru untuk mencari solusi,” kata Anwar.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Husin, mengungkapkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di SDN 001 Meral Barat, tetapi juga di dua TK lainnya yang baru dinegerikan, yakni TK Pembina Meral Barat dan TK Pembina Kecamatan Ungar.
Total ada 37 guru yang terdampak dari ketiga sekolah tersebut. Ironisnya, selain kehilangan kesempatan ikut seleksi PPPK, mereka juga tidak menerima gaji sejak Januari 2025 karena pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan SK sebagai tenaga honorer.
“Kalau pemerintah mengeluarkan SK, itu melanggar aturan. Tapi kalau dibiarkan, guru-guru ini tidak mendapat penghasilan. Ini dilematis,” jelas Husin.
Salah satu solusi yang diusulkan dalam rapat adalah mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, khususnya PT KG yang sebelumnya menaungi sekolah tersebut.
“Apakah bisa menggunakan CSR perusahaan untuk membantu para guru ini? Kita akan coba lobi PT KG agar mereka bisa mendapatkan bantuan,” ujar Anwar Hasan.
Baca juga: Puluhan Tahun Mengabdi, Guru SDN 001 Meral Barat Memohon ke Presiden karena Tak Bisa Ikut PPPK
Hingga RDP berakhir belum ada keputusan final terkait nasib puluhan guru tersebut. Namun, DPRD berjanji akan segera menggelar pertemuan lanjutan dengan bupati dan pihak terkait guna mencari jalan keluar yang terbaik. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
