TANJUNGPINANG – Puluhan masyarakat Kabupaten Bintan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis 10 Oktober 2024.
Mereka adalah masyarakat tergabung dalam Forum Aliansi Aktivis Bintan mempertanyakan keberadaan Dana Jaminan Pengelolan Lingkungan (DJPL) Kabupaten Bintan dengan total Rp168 miliar.
Koordinator Forum Aliansi Aktivis Bintan, Bambang Irawan menyebut, DJPL bersumber dari 44 perusahaan swasta yang sudah melakukan aktivitas tambang bauksit di wilayah Kabupaten Bintan yang disimpan di dua bank pada tahun 2009, yaitu BPR Bintan dan BNI.
“Ini yang kita pertanyakan. Ke mana uang itu pergi,” tanya Bambang disela melakukan aksi demo di pintu masuk Kantor Gubernur Provinsi Kepri.
Kalau uang itu sudah sesuai peruntukannya, ia meminta untuk menyampaikan ke publik melalui konferensi pers di Gedung KPK, Kejaksaan Agung dan BPK RI. Alasannya, DJPL sudah ditangani tiga lembaga negara tersebut.
“Mohon kepada pihak pimpinan KPK dan Jaksa Agung ungkap DJPL Kabupaten Bintan,” katanya.
Saat itu, ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memberikan dan menyurati kepada 44 perusahaan untuk segera melakukan tindakan nyata, seperti mereboisasi hutan-hutan gundul akibat aksi penambang bauksit.
Baca juga: DJPL Bintan Rp145 Miliar Diminta Diusut, Gubernur Kepri Enggan Tanggapi
Saat itu juga, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Kepri, Supardi menyebut, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan. Pasalnya, pimpinan sedang berada di luar daerah.
“Nanti, saya sampaikan ke Pak Kadis terkait hal ini. Kebetulan beliau sedang berada diluar daerah,” singkat dia saat menjumpai para pendemo di pintu masuk Kantor Gubernur Provinsi Kepri. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
