TANJUNGPINANG – Puluhan warga Suku Laut asal Batam dan Lingga di bawah koordinasi Lembaga Adat Kesultanan Riau-Lingga berdemo di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/07).
Sebanyak 60 masyarakat Suku Laut melakukan demo di halaman kantor Gubernur sejak pukul 10:00 WIB. Mereka menuntut pembentukan tim akademisi untuk ranperda tanah adat, tanah ulayat masyarakat adat suku laut dan perlindungan terhadap mereka.
Mereka langsung diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara di ruang rapat utama lantai 4. Adi mengatakan, dirinya diamanahkan Gubernur Kepri untuk menjumpai masyarakat suku laut yang meminta pelayanan yang layak.
Ia menyebut, dalam rapat bersama Suku Laut, dari pemaparannya, kesejahteraan masyarakat suku laut masih berada di level bawah.
“Administrasi baik dari KTP, terus pemukimannya belum digarap dengan baik. Maka mereka menyampaikan ke pemimpinnya yakni pak Gubernur,” katanya saat ditemui, Senin (18/07).
Ia menyampaikan, masyarakat Suku Laut meminta pemerintah untuk memikirkan kesehatan, pendidikan dan lainnya.
“Kita akan membuat kebijakan, arah pemberdayaan dan kesejahteraan mereka,” ucapnya.
Sementara itu, Humas Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga, Said Ubaidillah berharap adanya perlindungan hukum masyarakat adat berupa tanah adat dan ulayat.
Menurutnya, hal tersebut harus segera diselesaikan oleh gubernur. Namun, ia menyampaikan, sejak zaman Isdianto sampai Ansar Ahmad, permintaan mereka masih belum ditanggapi.
“Tujuan akhir kita Raperda Tanah Ulayat diproses oleh gubernur.
agar perlindungan masyarakat adat terwujud,” katanya.
Baca juga: Imigrasi Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Suku Laut di Kepri
Ia menyebut, meski sudah datang jauh jauh dari Lingga ke Tanjungpinang, mereka diminta bersabar untuk menunggu Gubernur Ansar Ahmad selama tiga hari.
“Kami diminta untuk menunggu gubernur. Di mana tempat kami nanti, mudah-mudahan diberi tempat yang layak,” ujarnya. (*)
