JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat publik heboh, karena ia menyoroti citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai semakin buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi negara.
Selain itu, ia menegaskan bahwa perbaikan besar-besaran akan menjadi fokus utamanya selama satu tahun mendatang.
Selanjutnya, Purbaya menjelaskan bahwa ia sudah meminta waktu khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan total.
Baca Juga: Purbaya Ungkap Baru Rp 8 Triliun yang Masuk dari 200 WP Pengemplang Pajak
Namun, jika selama satu tahun tidak terlihat perubahan signifikan, maka DJBC terancam dibekukan dan digantikan oleh perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS) seperti era Orde Baru.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta.
Kemudian, ia menegaskan kembali bahwa konsekuensi tersebut bukan gertakan semata.
“Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas. Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” tambah Purbaya.
Setelah itu, Purbaya mengingatkan pegawai DJBC agar bekerja dengan sepenuh hati. Karena nasib 16.000 pegawai berada di ujung tanduk apabila tidak mampu memenuhi target pembenahan.
“Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” imbuh Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Surati Seluruh Gubernur, Minta Percepat Pencairan Dana APBD Sebelum Akhir Tahun
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa seluruh pegawai saat ini mulai memahami beratnya ancaman tersebut. Oleh karena itu, DJBC disebut mulai meningkatkan transparansi melalui sistem digital. Termasuk penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk meminimalkan penyelewengan.
“Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, sejarah mencatat bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto pernah membekukan DJBC pada tahun 1985 akibat maraknya pungli dan praktik penyelundupan. Selain itu, pembekuan tersebut berlangsung selama satu dekade hingga DJBC kembali diaktifkan pada tahun 1995.*
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
