NATUNA – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) melaksanakan pemuktahiran data peta Laut Natuna, Kepulauan Riau. Tujuannya untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan kepentingan kedaulatan.
Komandan Pushidrosal (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat mengatakan, timnya sedang melakukan operasi survei dan pemukhtahiran data peta laut bagian utara Indonesia, yakni Laut Natuna. Operasi dimulai sejak 24 September 2022 lalu dan akan berakhir pada 22 November 2022 mendatang.
“Saat ini timnya telah berhasil mengumpulkan 71 % data Luat Natuna dan diperkirakan akan rampung pada 22 November mendatang. Operasi ini dilakukan oleh KRI Spica 934 beserta perangkatnya selama 60 hari,” ucapnya di atas Kapal KRI Spica, Kamis (10/11).
Ia menyebut tujuan operasi untuk membuat peta baru, peta itu nantinya bisa digunakan untuk kepentingan keselamatan pelayaran maupun kepentingan kedaulatan. “Peta ini bisa digunakan untuk pelayaran umum,” ujarnya.
Lanjut, kata dia, hasil survei yang dilakukan timnya menemukan banyak hal, salah satunya kerangka kapal dan sudah ditandai di dalam peta. Data tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda) Natuna dalam hal ini Bupati Natuna Wan Siswandi pada Focus Group Discussion (FGD) diatas KRI Spica 934.
“Kita juga akan berikan kepada pemerintah daerah (peta). Kita temukan beberapa bangkai kapal vietnam yang pernah ditenggelamkan oleh ibu Susi, dikedalam 27-30 meter di Laut Sabang Mawang, kalau mau dijadikan wisata tidak akan mengganggu lalu lintas pelayaran,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan, sangat mendukung operasi itu. Ia menyebut dengan adanya operasi ini pihaknya mendapat banyak informasi terkait potensi yang ada di perairan Natuna.
“Kita pemerintah daerah mendukung sepenuhnay, apalagi kegiatan ini, untuk pemetan wilayah,” ujarnya.
Baca juga: Guspurla Koarmada I Jaga Kedaulatan RI di Laut Natuna Utara
Ia menyebut akan mempertimbangkan saran Danpushidrosal terkait wisata bawah air. Sebab, memiliki keunikan dan berpotensi memberikan PAD bagi daerah. “Kita akan pertimbangkan,” pungkasnya. (*)
