BATAM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin soroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) yang berencana menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sederajat mulai Juli 2024 mendatang.
Wahyu mengaku, dirinya mendukung program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, namun dengan memberikan beberapa catatan.
“Pertama, seharusnya peruntukan SPP gratis ini tidak untuk semua siswa di SMA negeri sederajat, melainkan hanya untuk siswa dengan taraf ekonomi menengah ke bawah atau kurang mampu,” ujar Wahyu Wahyudin, Selasa 18 Juni 2024.
Wahyudin menekankan, kebijakan SPP gratis itu harus tepat sasaran seperti diperuntukkan bagi keluarga siswa yang tidak mampu. Sementara siswa yang mambu tetap wajib membayar SPP.
“Karena bisa kita lihat, banyak juga siswa yang tergolong dalam ekonomi menengah ke atas contohnya seperti mereka yang bersekolah di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Batam, di mana siswanya rata-rata pergi ke sekolah mengendarai mobil,” sambung Wahyudin.
Menurut dia, banyaknya masalah terkait pungutan SPP saat ini dikarenakan tidak mendapat pengawasan dari Disdik Kepri.
“Selama ini SPP itu kan dikelola oleh sekolah, sehingga rawan penyelewengan karena peruntukannya juga tidak transparan,” sesalnya.
“Saya mendorong pemerintah agar memiliki inovasi baru terkait SPP ini. Salah satunya yakni pengelolaan SPP melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” sambungnya.
Wahyudin menyebutkan, SPP yang dibayarkan oleh siswa yang mampu akan masuk ke dalam rekening daerah dan dikelola oleh BLUD. Kemudian, penggunaan uang SPP tersebut dikeluarkan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
“Sehingga, pengalokasian uang SPP ini dapat lebih terkontrol dan optimal. Dengan demikian pihak sekolah juga tidak bisa lagi sesuka-sukanya saja dalam mengalokasikan anggaran SPP,” jelasnya.
Wahyudin juga menilai, rencana pengalokasian anggaran Rp70 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai pengganti biaya SPP tidak cukup.
“Anggaran Rp70 miliar memang ada, tapi untuk menggratiskan seluruh sekolah SMA di Kepri ini tidak akan cukup, pasti akan lebih dari Rp100 miliar, karena di sekolah kan ada biaya praktik juga. Saya rasa Rp70 miliar ini hanya cukup bagi siswa yang kurang mampu saja,” terangnya.
