Relawan RSKI Mengadu ke DPRD Kepri

Relawan RSKI Galang
Para relawan RSKI Galang saat bertemu dengan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono. (Foto: Muhammad Chairuddin)

BATAM – Relawan medis dan non medis Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) COVID-19 Galang, Batam, mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau (DPRD Kepri).

Para relawan itu bertemu dengan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono di Batam, Selasa (13/09).

Dalam pertemuan itu, Koordinator Relawan RSKI Galang, Alhamzah mengatakan, ia beserta rekan lainnya belum menerima tunjangan makan sejak Januari 2022 lalu.

Ia mengungkapkan, terdapat 145 relawan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan non Nakes yang belum mendapatkan haknya. “Belum dibayar dari Januari 2022 hingga saat ini. 8 bulan. Nominalnya 2,5 – 3 juta per orang. Belum ada titik terang sampai sekarang,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, para relawan itu juga telah melakukan rapat internal termasuk dengan para petinggi RSKI. Akan tetapi hingga saat ini belum ada titik terang.

Alhamzah berharap, aduan tersebut dapat membuahkan hasil dan memeri titik terang pada para relawan. Ia khawatir, hak mereka itu semakin tidak jelas apabila RSKI tak beroperasi lagi.

“Yang kita tahu rumah sakit ini diperpanjang sampai akhir tahun. Nanti kalau sudah tutup atau bubar bagaimana. Kita juga sudah Surati presiden,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono mengaku prihatin dengan masalah para relawan. Menurutnya, masalah itu harus segera diselesaikan dan dikomunikasikan hingga ke pemerintah pusat.

Ia mengaku, dirinya telah mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Bisri untuk membicarakan hal tersebut. “Pak Bisri sarankan untuk bisa memberitahukan ke Pemprov agar bisa jadi mediator ke pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: Relawan RSKI Galang Buat Surat Terbuka untuk Presiden dan BNPB RI

Ia melanjutkan, DPRD Kepri juga akan berupaya membantu para relawan itu dengan kewenang lain yang dimiliki.

Pasalnya, perjuangan para relawan itu tentu tak bisa dipandang enteng. Apalagi mereka telah berjuang sejak virus COVID-19 mewabah kemarin.

“Kalau lewat Pemprov tidak bisa, kita coba ke DPR RI. Kita turut empati agar haknya dipenuhi karena mereka sudah berjuang,” tegasnya. (*)