Daerah

Resmi Terbentuk, UPTD PPA Tanjungpinang Siap Layani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

 

Tanjungpinang, Ulasan.co – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang kini telah resmi memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang berlokasi di Jalan Kota Piring No.1, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Rustam selaku Kepala DP3PM Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa pihaknya akan mengitensifkan layanan-layanan dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Kita bersyukur, sejak 1 Maret 2021, UPTD PPA sudah memilIki pimpinan yang dilantik langsung oleh wali kota. Kita akan mengintensifkan layanan-layanan yang ada dalam rangka penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap Kepala DP3PM Kota Tanjungpinang itu, Rabu (31/3).

Rustam menginformasikan, masyarakat dapat melakukan aduan melalui tigas cara yakni secara online menggunakan aplikasi cek dare, via Whatsapp atau telepon langsung ke hotline UPTD PPA di nomor 082286719448 serta pelapor bisa datang langsung ke UPTD PPA di jalan Kota Piring masuk dari traffic light. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi masyarakat dalam penanganan.

“Insya Allah, kami siap melayani. Nanti, akan difasilitasi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi, bahkan perlu penanganan secara psikologis, mediasi, maupun tindak lanjut secara hukum. Penanganannya kita sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi korban,” pungkasnya.

Untuk itu, Rustam mengimbau masyarakat agar melapor segala tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apabila ada yang menemukan atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan manfaatkan UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Ia juga berharap bahwa tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Rustam mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Harapannya, jangan ada lagi kekerasan di tengah-tengah masyarakat kita. Mari, kita bersama-sama Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegas Rustam.

Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Zakiah, menjelaskan bahwa UPTD PPA Kota Tanjungpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota (perwako) nomor 18 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

“Sebelumnya, kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Namun, setelah 28 Januari 2021, berubah menjadi UPTD PPA,” terangnya.

Zakiah mengatakan, selama ini penanganan kasus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan pendampingan, baik psikologis, hukum, maupun mediasi. Namun, sebelumnya pelapor harus mengisi form pengaduan dan kemudian akan dilakukan assesment terhadap korban. Pihaknya pun kini telah menjalin kerjasama dengan dua psikolog, kepolisian, dan lembaga hukum.

“Saat ini, kita memiliki dua psikolog dan bermitra dengan kepolisian dan lembaga hukum,” ucap dia.

Dia menambahkan, sepanjang tahun 2020, pihaknya telah menangani 76 kasus kekerasan terhadap anak, dan 40 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara pada 2021, pihaknya telah menangani 9 kasus kekerasan.

“Sementara, hingga Maret 2021 ini, kita sudah menangani 6 kasus kekerasan anak dan 3 kasus kekerasan perempuan,”sebutnya.

Zakiah meminta kepada masyarakat agar segera melapor jika melihat dan mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar, atau bahkan jika mengalami sendiri kekerasan tersebut agar segera melapor. Dengan demikian, pihaknya dapat segera menindak lanjuti kasus tersebut.

“Dengan begitu, bisa segera dilakukan penanganan oleh UPTD PPA kota Tanjungpinang,” tutupnya. (Din)

Related Articles

Back to top button
Close