BATAM – Ribuan calon siswa SMP di Kota Batam terpaksa gigit jari setelah pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 diumumkan pada Rabu 2 Juli 2025.
Meski proses seleksi berjalan sesuai regulasi, lebih dari seribu peserta tidak tertampung di sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyebutkan bahwa pelaksanaan seleksi tahun ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025 dan dua regulasi teknis dari Pemkot Batam yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan daya tampung.
Seleksi dilakukan secara daring melalui empat jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Dari total 15.039 kursi yang tersedia di seluruh SMP negeri di Batam, terdapat 12.238 pendaftar. Dari jumlah tersebut, hanya 12.065 yang berhasil diterima. Sisanya, sebanyak 1.039 siswa belum mendapatkan bangku sekolah negeri.
“Ini bukan akhir. Masih ada solusi. Kami akan menyalurkan siswa ke sekolah lain yang kuotanya masih tersedia,” kata Tri.
Tri menegaskan, sesuai sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah tidak boleh menambah rombongan belajar (rombel) melebihi kapasitas yang ditentukan. Bila dipaksakan, siswa bisa tidak tercatat dalam sistem nasional dan berisiko tidak memperoleh ijazah resmi.
“Kami mohon masyarakat memahami aturan ini. Tujuannya adalah menjaga kualitas pendidikan dan legalitas siswa,” katanya.
Tak hanya persoalan kuota, proses SPMB juga diwarnai berbagai kendala teknis. Tercatat 984 kasus di jenjang SD dan 441 di SMP terkait penggunaan Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia satu tahun, serta ketidaksesuaian alamat domisili dan penggunaan KK luar Batam.
Disdik pun menerima 995 laporan pengaduan, terdiri dari 778 pengadu dari pendaftar resmi dan 217 dari pengisi formulir tanpa akun SPMB. Laporan tersebut sedang dalam proses verifikasi.
Sebagai bentuk solusi, Disdik membuka Posko Layanan di Gedung Gurindam, Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam pada 2–4 Juli 2025. Siswa yang belum mendaftar atau belum tertampung bisa langsung datang ke posko untuk didata dan dialokasikan ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung dengan catatan, orang tua bersedia menerima penempatan yang diberikan.
Tri juga mengungkapkan bahwa jalur afirmasi tahun ini dibuka lebih awal agar sisa kursi dapat segera dialihkan ke jalur domisili, demi pemerataan dan efisiensi pemanfaatan daya tampung.
“Harapan kami, tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena persoalan teknis atau administratif. Kami siap bantu,” ujarnya menutup. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
