JAKARTA – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa sebagian besar kasus terjadi karena dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurut Prasetyo, permasalahan utama bukan pada program MBG itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan yang belum sesuai pedoman.
Baca Juga: Mendagri Siapkan Surat Edaran, Pemda Jamin Eksistensi Dokter Spesialis
“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta, dilansir dari laman kompas.com.
Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang mengalami masalah hampir semuanya disebabkan oleh pelanggaran SOP dapur MBG.
“Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” sambungnya.
Pemerintah Pastikan Program Diperbaiki
Saat ditanya soal Peraturan Presiden (Perpres) MBG, Prasetyo mengungkapkan bahwa aturan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan akhir.
Ia memastikan, pemerintah ingin program makan bergizi ini berjalan dengan sebaik-baiknya di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun begitu, Prasetyo menegaskan bahwa Perpres MBG akan rampung pada pekan ini. Pemerintah juga sedang menampung berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, hingga lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan program lebih aman dan efisien.
“Nah, perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” imbuhnya.
6.457 Korban Keracunan, Dapur MBG Jadi Sorotan
Hingga kini, tercatat 6.457 orang terdampak kasus keracunan akibat menu yang disajikan dalam program MBG. Dari jumlah itu, kasus terbanyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, mencapai 4.147 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti bahwa banyak dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah belum memiliki sistem sanitasi air yang memadai.
Kondisi ini diyakini sebagai salah satu faktor utama penyebab keracunan makanan di sejumlah wilayah dalam dua bulan terakhir.
Selain sanitasi, beberapa dapur juga dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai pedoman nasional. Oleh karena itu, pemerintah kini memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh dapur MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
Istana Pastikan Program MBG Tetap Jalan
Meski kasus keracunan cukup banyak, Istana menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan.
Pemerintah justru akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem pelaksanaannya agar manfaat program dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap mendapatkan asupan bergizi secara aman, sehat, dan berkelanjutan.*
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
