JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) lintas institusi yang fokus menangani peredaran narkotika lintas negara.
Usulan tersebut disampaikan anggota DPR daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau setelah aparat gabungan berhasil menangkap pelaku yang membawa sekitar 4 ton sabu-sabu dengan menggunakan kapal di perairan di wilayah tersebut. Dalam sebulan aparat kita berhasil menangkap sejumlah pelaku yang mengangkut 4 ton barang haram tersebut.
“Ini patut kita apresiasi, namun perlu juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, terutama di kawasan perbatasan Kepri,” ujarnya.
Luas perairan Kepri mencapai 96 persen dibanding daratan, yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Karena itu, menurut dia, pengawasan perairan Kepri tidak dapat hanya dibebankan satu atau dua lembaga, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama oleh institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga kawasan perbatasan di wilayah tersebut.
Pembentukan satgas tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menangani peredaran narkotika, sekaligus komitmen menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh barang haram tersebut.
Satgas gabungan instansi fokus melakukan operasi khusus untuk mendeteksi secara cepat dan tepat kawasan yang dijadikan sebagai tempat distribusi maupun peredaran narkotika. Satgas dapat memutus mata rantai peredaran narkoba lintas negara.
“Perairan Kepri maupun provinsi lainnya yang berbatasan dengan negara tetangga terlalu luas untuk diawasi sendirian. Sekarang ini mari kita berhenti menuntut dan membiarkan lembaga seperti BNN untuk berlari kencang tanpa mengenakan sepatu,” ucap mantan pimpinan DPRD Kepri itu.
Rizki mengemukakan bahwa pemerintah juga perlu memperkuat fasilitas pengawasan di kawasan perbatasan Kepri untuk mencegah peredaran narkotika jaringan internasional. Fasilitas yang dibutuhkan seperti, kapal patroli dan peralatan intelijen laut.
“Perairan di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua merupakan kawasan strategis yang perlu mendapatkan prioritas peningkatan kapasitas pengawasan,” tuturnya.
Selain itu, kata dia pemerintah juga dapat menambah anggaran operasional khusus untuk BNN di wilayah perbatasan, dengan pertimbangan tingkat risiko dan kebutuhan nyata selama operasi.
Selain tambahan anggaran, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan sumber daya manusia yang cukup di BNN untuk mengawasi perbatasan. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya kapal patroli BNN untuk mengawasi kawasan yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam.
Dalam kondisi serba terbatas tersebut, BNN hanya bisa mengandalkan bantuan dari TNI AL, Bea Cukai, dan Polri untuk menjalankan fungsi intelijen, pengawasan, dan penindakan.
“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan karena minimnya jumlah personel dan tidak ada kapal operasional,” katanya.
