Tanjungpinang – Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendukung penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sekolah dengan kuota 75 persen di Kepulauan Riau (Kepri).
Dukungan itu disampaikan, Juru Bicara Satgas COVID-19 Kepri Tjetjep Yudiana dan PB PGRI Huzaifa Dadang Abdul Gani di Tanjungpinang, Jumat (17/12), terkait usulan kuota PTM dari 50 persen menjadi 75 persen.
Tjetjep mengatakan, selama pelaksanaan PTM terbatas kuota 50 persen di Kepri, tidak ditemukan adanya klaster pendidikan. Sehingga, usulan kebutuhan PTM 75 persen ini perlu didukung karena Kepri mampu menekan penularan COVID-19.
“Terpenting adalah disiplin protokol kesehatan, misalnya kantin jangan dibuka dulu, jangan ada kelonggaran, orang tua yang mengantar cukup sampai gerbang saja,” kata Tjetjep di kantor Ulasan Network, Km 7, Jalan DI Panjitan, Tanjungpinang.
Baca juga: Batam sudah Gelar PTM Sejak September, Presiden minta Pemko Perhatikan Area Ini
Ia menjelaskan, satgas sangat ketat dalam mengawasi pelaksanaan PTM di Kepri, bahkan sampai dibentuk satgas sekolah supaya tidak menyebabkan penularan COVID-19.
“Satgas guru dan satgas murid dibentuk, artinya satgas tidak main-main dalam mengawasinya,” katanya.
Tjetjep menyampaikan, Kepri sudah mampu melampaui gelombang kedua COVID-19 yang puncaknya pada bulan juli 2021 lalu, di mana saat itu rumah sakit penuh, ketersedian tempat tidur hampir 95 persen.
“Hari ini kasus aktif hanya tinggal dua orang di Batam, sedangkan zonasi hijau sudah ada empat kabupaten, yaitu Lingga, Natuna, Anambas dan Bintan,” katanya.
Sementara untuk vaksinasi di Kepri, kata Tjetjep, dosis pertama sudah 93 persen dan dosis kedua 75 persen. Dengan target vaksinasi itu herd immmunity target nasional sudah telampui, Kepri sudah di atas taget nasional 70 persen.
“Artinya yang tidak divaksin pun terlindungi, anak-anak sudah melaksanakan PTM, kalau tidak dilindungi dapat berpotensi menimbulkan klaster sekolah,” katanya.
Baca juga: Orang Tua Hingga Siswa Harap PTM Tidak Lagi Dihentikan
Di tempat yang sama, PB PGRI Dadang Abdul Gani mengatakan, pihaknya selalu mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Prinsipnya mutu pendidikan nomor satu, tapi kesehatan yang utama, kesehatan pendidik dan peserta didik,” ujarnya.
Dadang berharap kerja sama yang baik terus ditingkatkan, sehingga ke depan belajar secara penuh dapat terlaksana di sekolah. Pelaksanaan PTM memerlukan kerja sama yang intens antara tripartit, yaitu guru, anak dan masyarakat.
“Kami mendukung jika semua aturan dilaksanakan dengan baik, kebutuhan masker, satuan pendidikan baik pusat dan derah sudah diperhitungkan, harus diantisipasi. Kalau di Kepri saya melihat, sebelum PTM dilaksanakan evaluasi sangat ketat, bahkan ada satgas sampai ke tingkat pendidikan,” ujarnya.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang itu, untuk menyukseskan PTM kuota 75 persen perlu dukungan pemerintah daerah, terutama menunjang sara dan prasarana sekolah, seperti masker dan hand sanitezer dan lain-lainnya.
“Komunikasi perlu ditingkatkan dan harus jalan, teman-teman guru jangan ragu-ragu membuat laporan, dukungan orang tua harus ditingkatkan lagi,” pungkasnya. (*)
