BATAM – Seluruh fraksi di DPRD Kota Batam menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Kesepakatan itu tercetus dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto yang digelar pada Senin 2 Juni 2025. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, unsur Forkopimda, pejabat Pemko dan BP Batam, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Rapat paripurna dimulai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPP APBD 2024. Fraksi Partai NasDem, melalui Arlon Verysto, menyoroti pentingnya tindak lanjut atas temuan BPK dan menekankan perlunya anggaran yang berdampak nyata pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Sementara Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan memilih menyerahkan pandangan umum mereka secara tertulis kepada pimpinan DPRD tanpa membacakannya secara langsung.
Fraksi Golkar, melalui ketuanya Djoko Mulyono, menyampaikan pandangan dengan gaya unik diselingi pantun, mengingatkan pentingnya pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan akuntabel.
Fraksi PKS melalui Muhammad Syafe’i memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemko Batam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, ia juga mengkritisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal serta defisit belanja meski secara total APBD mengalami surplus.
Ketua Fraksi PKB, Drs. H. Surya Makmur Nasution, menekankan perlunya anggaran berbasis kinerja dan prinsip money follow function. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran pendidikan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan SD dan SMP gratis. Selain itu, ia mendesak agar alokasi hibah untuk organisasi perempuan dilakukan lebih adil dan transparan.
Fraksi gabungan PAN–Demokrat–PPP, melalui Sahat Parulian Tambunan, mengapresiasi capaian opini WTP ke-13 Pemko Batam, namun menyoroti perlunya peningkatan kualitas SDM, efektivitas belanja, serta pengentasan kemiskinan.
Fraksi gabungan Hanura–PSI–PKN yang diwakili Tumbur Hutasoit menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembahasan RPP APBD 2024. Ia menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran, dan menutup pandangan fraksi dengan pantun penyemangat.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Ketua DPRD Kamaluddin menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan Ranperda akan digelar usai Wali Kota menyampaikan tanggapannya dalam rapat paripurna mendatang.
Wali Kota Paparkan Perubahan KUA-PPAS 2025
Pada agenda kedua, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Ketua DPRD Karimun Soroti Banyak Kader Posyandu Ingin Mundur
Amsakar menyebutkan adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah dari sebelumnya Rp 3,9 triliun menjadi lebih dari Rp 4,1 triliun, atau naik 5,15 persen. Kenaikan ini bersumber dari PAD, dana transfer, serta pendapatan sah lainnya.
Rencana belanja daerah pun ikut meningkat, dari Rp 4,079 triliun menjadi Rp 4,303 triliun, naik sebesar 5,49 persen.
Beberapa program baru turut diungkapkan, seperti subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan plafon hingga Rp 20 juta, santunan untuk lansia, beasiswa dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta bantuan seragam sekolah untuk siswa baru di SD dan SMP baik negeri maupun swasta.
“Pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan segera dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Amsakar.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Kamaluddin meminta seluruh fraksi segera menyiapkan pandangan umum mereka terkait Perubahan KUA dan PPAS, yang akan dibahas pada rapat paripurna berikutnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
