Jakarta – Pemerintah terus menggesa percepatan transformasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyiapkan sejumlah strategi. Transformasi itu untuk membentuk individu ASN yang tangguh demi bisa menjawab kemajuan teknologi di masa depan.
Dikutip dari CNBCIndonesia.com, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Alex Denni menjelaskan, dalam membentuk PNS yang tangguh, Kemen PANRB telah menyiapkan enam strategi.
Baca juga: Simak, Syarat dan Batas Usia Honorer yang Bakal Diangkat Jadi PNS
Pertama, penguatan budaya kerja dan employee branding. Di mana budaya kerja atau core value ASN sekarang sama di semua Kementerian dan Lembaga baik di daerah dan pusat.
Kedua, percepatan peningkatan kapasitas dengan cara pengetahuan masing-masing PNS harus terus diakselerasi.
“Gak bisa ASN itu bertahun-tahun gak dapat kesempatan belajar dan segala macam. Ini, kami siapkan, sedang membuat kebijakan-kebijakan sampai nanti mengarah ke learning wallet,” jelas Alex.
Learning Wallet yang dimaksud adalah anggaran khusus yang disiapkan pemerintah untuk para ASN untuk bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Namun, sampai saat ini Alex belum bisa memberikan gambaran berapa anggaran yang akan disiapkan pemerintah untuk learning wallet tersebut.
Kemudian strategi ketiga untuk membentuk ASN/PNS yang tangguh yakni, peningkatan kinerja. Termasuk di dalamnya perbaikan sistem penghargaan untuk ASN. Jadi, ASN akan dituntut profesionalismenya, namun penghargaan atau reward juga akan diperhatikan.
Baca juga: Siap-siap! 500 Ribu PNS hingga TNI dan Polri Pindah ke Ibu Kota Negara Baru
Keempat, pengembangan talenta dan karir. Pemerintah, kata Alex akan membentuk talent committee, talent tools, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk membangun leadership dan meningkatkan keterampilan teknis para ASN.
Kelima, percepatan transformasi digital. “Jadi sekarang kita sedang menyiapkan super apps, digital platform untuk ASN, sehingga 4,2 juta ASN terhubung di dalam sebuah platform kerja,” jelas Alex.
“Sehingga mau melakukan pengelolaan kinerja, memberikan feedback, talent manajemen, dan lain-lain itu sudah di dalam platform itu,” ujarnya lagi.
Keenam yakni penyesuaian atau perancangan jabatan yang bisa mendukung organisasi yang bisa fleksibel. Karena selama ini desain jabatan, menurut Alex sangat rigid.
Misalnya jabatan fungsional, di mana butir-butir kebijakannya didefinisikan dengan angka yang rigid, sehingga menutup fleksibilitas kinerja ASN.
“Tentu simpul-simpul itu harus dibongkar sehingga bisa mendukung organisasi yang fleksibel. Kira-kira tiga agenda transformasi besarnya seperti itu,” tuturnya
Baca juga: Perannya Digantikan Teknologi, 400 PNS Pemprov Jabar Dirotasi
Dalam melakukan transformasi digital, tenaga pelaksana diperkirakan akan berkurang, karena pekerjaannya akan digantikan oleh teknologi.
Oleh karena itu, kata Alex diperkirakan dalam lima tahun ke depan, pejabat pelaksana akan berkurang 30 persen hingga 40 persen.
“Jadi sekitar mungkin 600.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertansformasi upskilling atau re-skilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti,” jelas Alex.
“Harus ada negatif growth di sana, kalau gak, gak lucu, kita going digital tapi masih banyak yang padat karyanya di sana,” pungkasnya.
