Sri Lanka Krisis, PNS Diminta WFH Demi Irit BBM

Sri Lanka Krisis, PNS Diminta WFH Demi Irit BBM
Orang-orang meneriakkan slogan yang menentang Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di kawasan perumahan setelah pemerintah memberlakukan jam malam menyusul bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di dekat kediaman Presiden di tengah krisis ekonomi negara itu, di Kolombo, Sri Lanka, 3 April 2022. ANTARA/Reuters/Dinuka Liyanawatte/as.

JAKARTA – Pemerintah Sri Lanka meminta pegawai negeri sipil (PNS) agar bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengirit stok bahan bakar minyak (BBM) menyusul krisis ekonomi yang terus meluas di negara itu.

Kebijakan itu dikeluarkan Administrasi Negara dan Kementerian Dalam Negeri Sri Lanka pada Jumat (17/6) pekan lalu.

“Dengan mempertimbangkan pasokan bahan bakar yang sangat terbatas, sistem transportasi umum yang lemah dan sulitnya menggunakan kendaraan pribadi, surat edaran ini memungkinkan staf minimal untuk melapor bekerja (WFH) mulai Senin (20/6),” demikian pernyataan resmi mereka dikutip Reuters.

Namun, mereka yang bekerja di sektor esensial seperti perawatan kesehatan akan tetap bekerja dari kantor.

Baca juga: Krisis Makin Akut, Sri Lanka Desak Warganya di Luar Negeri Kirim Duit

Sebelumnya, pemerintah menerapkan aturan empat hari kerja di kantor bagi pekerja di sektor publik untuk menghemat bahan bakar mereka.

Sri Lanka sedang berada dalam krisis besar mulai dari ekonomi hingga politik karena utang yang melambung hingga gagal mengelola finansial negara yang diperburuk dengan pandemi COVID-19.

Krisis ekonomi membuat negara tersebut menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan pada Senin (20/6). Penutupan sekolah dan kantor pemerintahan ini dilakukan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis, di tengah rencana IMF soal kemungkinan bailout.

Negara berpenduduk 22 juta orang itu mengalami krisis ekonomi terburuk setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor sejumlah komoditas termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Baca juga: Sri Lanka Krisis Ekonomi, Indonesia Akan Kirim Bantuan Kemanusiaan

Sri Lanka juga menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan sehingga memancing protes selama berbulan-bulan.

Sri Lanka diketahui gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$51 miliar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan empat dari lima orang di negara itu mulai tidak bisa makan karena mereka tidak mampu membayar harga makanan yang tinggi.

PBB mengatakan kondisi ini memperingatkan krisis kemanusiaan yang mengerikan dengan jutaan orang membutuhkan bantuan.