TANJUNGPINANG – Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, Basyaruddin Idris mendorong agar
puluhan orang mantan honorer yang menjadi korban percaloan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN melaporkan permasalahan itu kepada pihak kepolisian agar terang benderang.
Bahkan Oom, demikian sapaan akrabnya, menyatakan siap mendampingi para korban melaporkan kasus itu kepada pihak yang berwajib.
“Jangan hanya menjadi bahan pemberitaan, tetapi harus berani melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Kami mendukung dan siap mendampingi mereka agar kasus itu terungkap sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Selama ini, kata dia kasus calo honorer sering terdengar, namun sulit dibuktikan. Bahkan sampai sekarang, ia belum mengetahui identitas korban dan pelaku.
Agar permasalahan itu terungkap, menurut dia sebaiknya korban melaporkan kepada pihak kepolisian.
Ia menduga ada oknum pejabat yang terlibat dalam permasalahan itu. Namun ia yakin mereka memanfaatkan kedekatan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk memasukkan orang-orang menjadi honorer pemerintahan termasuk PTK Non-ASN.
“Padahal gubernur tidak mengetahui hal itu. Saya sangat yakin gubernur tidak terlibat dalam hal ini, melainkan namanya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut,” kata Oom menegaskan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sendiri meminta kepada dirinya untuk membantu mengungkap kasus itu.
“Gubernur sudah berulang kali mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal inprosedural yang dapat merugikan banyak orang dan merusak citra pemerintahan,” katanya.
Bagaimana jika ada orang dekat Gubernur Kepri yang terlibat dalam kasus ini? Oom menegaskan gubernur memiliki orang-orang yang dekat dengannya.
“Kalau merasa dekat dengan gubernur seharusnya menjaga nama baik gubernur,” ucapnya.
40 Korban
Saat ini, jumlah korban yang teridentifikasi baru 40 orang. Mereka mantan PTK Non-ASN yang sempat mengabdi di sejumlah sekolah.
Kasus dugaan penipuan yang melibatkan oknum PPPK Disdik Kepri terus bergulir. Para korban kini berencana melaporkan ketiga oknum tersebut ke pihak kepolisian.
Diketahui ketiga pelaku dugaan calo PTK Non ASN, adalah pegawai PPPK Disdik Kepri tahap I yang baru dilantik beberapa bulan lalu. Masing-masing berinisial RK, DT, dan I.
Salah satu korban yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kuat. Mulai dari bukti transaksi hingga rekaman percakapan antara korban dan para pelaku.
“Kami masih ngumpulin semua buktinya. Nanti dalam waktu dekat akan segera kami laporkan,” kata dia secara langsung kepada Ulasan.co.
Menurutnya, pelaporan ke aparat hukum menjadi langkah penting agar tidak muncul lagi korban baru. Serta memastikan para pelaku penipuan ini, tidak melenggang bebas tanpa hukuman.
Korban juga menilai, rencana pengembalian uang dan pemecatan pelaku oleh pihak Dinas tidak cukup menjadi solusi akhir.
Ia menegaskan, perilaku ketiga oknum tersebut sudah terorganisir dan harus ditindak secara hukum.
“Sampai detik ini, tidak ada kabar dari mereka. Selain dipecat, mereka harus dapat sanksi pidana,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama para korban dirumahkan. Tidak ada itikad baik dari mereka (Para Pelaku) untuk menemui para korban, apalagi mengembalikan uang hasil penipuan.
