BINTAN – Surat kesepakatan pencalonan Wakil Bupati (Wabup) Bintan periode 2021-2024 bocor ke publik. Dari lima petinggi partai pengusung, hanya Roby Kurniawan sebagai Sekretaris Partai Golkar Bintan yang belum menandatangi.
Lima petinggi partai pengusung Dewan Pengurus Daerah atau Cabang yang sepakat untuk melakukan proses pemilihan, masing-masing Ketua dan sekretaris Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, serta Partai Hanura. Seluruh ketua dan sekretaris partai pengusung Apri-Roby ini menyepakati Ahdi Muqsith dan Dhenok Puspita Sari.
Namun dari surat kesekatan pencalonan Wabup tersebut, hanya Sekretaris DPD Golkar Bintan yang belum menyepakati pencalonan dua nama tersebut.
baca juga : Osit dan Denok, Siapa Dipilih Roby?
Surat kesepakatan pencalonan ini, sebagai bukti pemenuhan syarat UUD pengajuan calon Wabup Bintan periode 2021-2024 mendatang, serta dilampirkan dengan dokumen lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengamat Kebijakan Publik Kepri, Alfiandri menyikapi hal ini menyebutkan bahwa keberadaan Wakil Bupati sebagaimana diatur UUD, tentu ada tugas kewajiban di dalam penyelenggaraan organisasi yang saling suport untuk menyukseskan terwujudnya rencana pembangunan daerah yang telah disusun pada masa kampanye Apri-Roby.
Pihaknya berpandangan bahwa organisasi pemerintahan ini jangan dijadikan organisasi yang dijalankan seperti kendaraan single leader atau pemerintahan autopilot.
“Dijalankan oleh orang tapi dikendalikan oleh mesin robotik,” ujarnya.
Nah kejerdasan buatan ini, menurutnya, jangan disamakan ketika organisasi harus diisi oleh orang-orang yang kualifaid layak untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Maka secara filosofis wakil kepala daerah itu harus ada, kecuali UUD sudah mengatur, dengan tenggat waktu tersisa, tidak bisa lagi melakukan pengisian jabatan wakil kepala daerah,” jelasnya demikian.
baca juga : Tunggu Keseriusan Roby, Proses Pemilihan Wabup Bintan Segera Dilangsungkan
