NATUNA – Para tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meminta partai politik memperhatikan nasib mereka saat ini.
Hal ini imbas dari kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023, oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan-RB).
Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Natuna, Wan Alfiar mengatakan, mereka sepakat mengambil jalan lain jika Pemkab Natuna tidak bisa mencarikan solusi.
Solusi lainya yang mereka tawarkan, dengan meminta partai politik untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kami akan cari partai politik yang siap memperjuangkan aspirasi kami. Kami punya forum, punya masa dan punya hak pilih,” ujar Wan Alfiar, Selasa (05/07).
Dari persoalan ini, Wan Afiwar menyampaikan, para honorer menaruh harapan besar kepada para pemimpin daerah, sebab menyangkut masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menceritakan, ada informasi beberapa daerah justru tenaga honorernya diangkat menjadi pegawai, bahkan sebagian daerah ini menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer.
” Misalnya di Lebak Banten, sekitar seribu lebih honor diangkat jadi PNS. Ada juga daerah yang menolak kebijakan penghapusan ini,” bebernya.
Baca juga: Ratusan Tenaga Honorer di Natuna Minta diangkat Jadi ASN
Sementara, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Wan Aris Munandar meminta Pemkab serius memperhatikan keluhan tenaga honorer serta bekerja keras mencari solusi ke depannya.
“Hendaknya Pemda Natuna sudah ada solusi terkait PTT ini, masalah ini, justru sudah muncul jauh sebelum SK Menpan-RB itu,” kata politisi NasDem itu.
Ia juga meminta Bupati Natuna, Wan Siswandi melakukan evaluasi jajaran pejabat Pemkab Natuna.
Pasalnya, perangkat kerja di lingkungan Pemkab Natuna saat ini lamban dalam bekerja.
Wan Aris meminta, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja keras dalam mewujudkan program pemerintah yang lebih baik ke depan.
“Kalau pejabat daerah tak bisa bekerja dengan baik lebih baik diganti saja. Kita butuh pekerja keras bukan pejabat yang pandai berbicara,” tandasnya.
Baca juga: 2023 Bakal Dihapus, Ratusan Ribu Tenaga Honorer Terancam Nganggur
