Tanjungpinang – Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni menanggapi soal desakan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait foto mirip Wali Kota Tanjungpinang Rahma.
Weni sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya tidak bisa membentuk pansus atas kasus foto mirip Wali Kota Tanjungpinang berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar membuat kehebohan masyarakat dalam sepekan terakhir ini.
“Ini ranah pribadi, DPRD bukan mengurusi ranah pribadi, walaupun ia wali kota itu masalah pribadinya , kalau pansus itu mengurusi kebijakan yang diambil eksekutif,” ujar Weni di kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (06/08).
Weni menanggapi itu, setelah ada desakan dari masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia (ADDI) yang mendorong DPRD Kota Tanjungpinang untuk membentuk pansus terkait kasus tersebut.
Namun, kata Weni, bisa dibahas di DPRD jika ada pembuktian hukum oleh pihak berwajib terkait kasus itu.
“Jika sudah ada pembuktian hukum dari yang berwajib, mungkin itu bisa dibahas di DPRD kota Tanjungpinang,” ujarnya
Weni menegaskan kalau ada pembuktian hukum oleh kepolisian pihaknya baru bisa mengambil tindakan.
“DPRD tidak boleh dan tidak bisa ambil tindakan jika belum ada pembuktian hukum. Pansus itu kebijakan daerah, bukan mengurusi pribadi orang, entah itu dia mau mesum atau apa. Jadi kita tidak bisa mengurusi rumah tangga orang,” pungkasnya. (*)
Pewarta: Alamudin
Redaktur : Muhammad Bunga Ashab
