JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terang-terangan sebut calon kepala daerah (Cakada) menitipkan orang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerahnya.
Dia mengatakan, hal itu bisa memicu konflik di daerah dan menyebabkan KPU tidak netral dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalan awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPU di daerah. Karena masang anggota KPU komisioner,” ungkap Tito Karnavian pada Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu 13 November 2024.
Tito juga menyebut bahwa pemilihan komisioner KPUD mirip dengan pemilihan kepala daerah. Banyak pihak bersaing menempatkan orang-orangnya.
Menurutnya, hal serupa juga terjadi di Bawaslu. Persoalan itulah menurutnya dapat memicu ketidaknetralan penyelenggara hingga berujung konflik.
“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” ujar Tito.
Tito pun mewanti-wanti para aparat terutama Satpol PP, untuk mengantisipasi konflik akibat pilkada. Dia mengingatkan pilkada kali ini digelar serempak di semua daerah.
Biasanya, lanjut dia, aparat keamanan dari daerah yang tak menyelenggarakan pilkada bisa diperbantukan ke daerah lain bila terjadi konflik.
Namun, hal itu tidak bisa dilakukan di Pilkada Serentak 2024 karena setiap daerah sibuk menangani persoalannya masing-masing.
Dia menambahkan, salah satu cara untuk mengatasi potensi konflik saat ini adalah dengan mempertebal operasi intelijen.
Menurut dia, Satpol PP pun bisa melakukan hal itu demi mengantisipasi potensi konflik akibat pilkada.
“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI-Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” sebut Tito.
