JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian angkat suara mengenai aksi sejumlah gubernur yang mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Para kepala daerah tersebut memprotes kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai membebani keuangan daerah.
Tito menegaskan, para gubernur seharusnya tidak reaktif terhadap kebijakan ini. Ia meminta mereka melakukan perhitungan matang terlebih dahulu sebelum menyampaikan keluhan.
Baca Juga: Purbaya Ultimatum Dirjen Bea Cukai: Importir Ilegal Harus Ditangkap, Bukan Cuma Barangnya
“Lakukan exercise dulu. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan, angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan ‘kami kurang’. Entar dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis 9 Oktober 2025.
Menurut Tito, sebelum mengeluh, para kepala daerah perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Ia menekankan agar pemerintah daerah menekan belanja dan mencari sumber pendapatan alternatif.
Sebagai contoh, Tito menyoroti keberhasilan Sri Sultan Yogyakarta dalam menggerakkan UMKM di masa pandemi COVID-19.
“Menghidupkan UMKM misalnya, buat kemudian perizinan UMKM, seperti yang dilakukan Sri Sultan Yogyakarta, sehingga UMKM-nya hidup pada saat COVID-19, masih bisa hidup, masih survive, pertumbuhan ekonominya plus,” tuturnya.
Selain itu, Tito juga mengingatkan pentingnya menutup celah kebocoran penerimaan pajak.
“Kemudian tadi yang saya sampaikan, kebocoran-kebocoran, misalnya pajak restoran dan lain-lain, yang tidak di-collect, diambil, tapi kemudian tidak disetorkan ke Dispenda,” sambung Tito.
Baca Juga: Begini Penampakan 74 Kontainer Diduga Berisi Limbah B3 di Pelabuhan Batu Ampar
Tito menegaskan kembali bahwa para gubernur harus melakukan perhitungan menyeluruh terhadap pos belanja pegawai, birokrasi, pendidikan, dan sektor lainnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran BOS dan DAK non-fisik tidak ikut dikurangi sehingga operasional sekolah dan fasilitas kesehatan tetap aman.
“Kemudian untuk BOS tidak dikurangi. DAK (Dana Alokasi Khusus) non-fisik tidak dikurangi, artinya untuk operasional sekolah tidak dikurangi. Kemudian untuk fasilitas kesehatan di daerahnya, exercise dulu. Baru ada problem, baru sampaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan hal baru bagi kementerian atau lembaga. Ia bahkan menyebut Kemendagri pernah mengalami pemotongan hingga 50 persen.
“Dan kita bekerja, dan buktinya juga jalan. Waktu zaman Covid, jangan lupa lho, kita pernah WFO 25 persen. Pernah, yang 75 persennya bekerja dari rumah. Saya bilang, it is not working, but resting at home. Istirahat. Ternyata itu bisa jalan,” ujarnya.
Tito menambahkan, saat pandemi COVID-19, anggaran nasional mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun, dan semua kementerian serta daerah mengalami pengetatan fiskal. Namun, pemerintah tetap mampu menjaga roda perekonomian dan keselamatan warga.
Gubernur Protes Pemangkasan TKD
Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kantor Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2025) pagi.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan TKD.
Pemerintah memang telah menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun. Namun, jumlah itu tetap lebih kecil dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.
Para gubernur menilai, pemangkasan tersebut menyulitkan daerah, terutama dalam hal pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Salah Isi Minyak, Pihak SPBU 20 Bintan Ganti Rugi Motor dan Mobil
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menjadi salah satu juru bicara pertemuan menyampaikan sikap tegas seluruh pemerintah daerah.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” terang Sherly, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
Sherly menjelaskan, pemotongan dana 20–30 persen di berbagai daerah, bahkan hingga 60–70 persen di Jawa Tengah, sangat membebani pemerintah daerah. Banyak daerah, lanjutnya, kesulitan menyeimbangkan antara belanja pegawai dan infrastruktur.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
