KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun dihadapkan pada tantangan fiskal yang sangat berat menjelang tahun 2026 mendatang.
Bupati Iskandarsyah mengungkapkan bahwa penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp185 miliar menjadi pukulan telak bagi stabilitas keuangan daerah.
Karimun memulai tahun 2024 dengan beban utang yang signifikan, yakni Rp172 miliar. Meskipun sisa utang berhasil ditekan menjadi Rp120 miliar, pangkasan TKD sebesar Rp185 miliar menambah tekanan yang luar biasa.
“Tersisa utang Rp120 miliar ini dikurang lagi dari TKD Rp185 miliar tentu akan terasa berat, makanya kami berpikir harus dorong PAD tinggi,” ujar Bupati Iskandarsyah, Jumat 14 November 2025.
Bupati Iskandarsyah menduga besarnya pemotongan ini dipicu oleh tingginya beban fiskal APBD 2024 yang mencapai Rp1,6 triliun.
Untuk itu, Pemkab Karimun kini aktif berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait Dana Alokasi Umum (DAU), mengingat alokasi DAU Karimun adalah yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepri.
“Kita terendah DAU-nya, padahal jumlah penduduknya adalah yang terbesar kedua setelah Batam. Makanya kami berupa untuk bisa meningkatkan lagi,” katanya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini, pemerintah daerah mengambil kebijakan memprioritaskan anggaran. Pembangunan fisik yang tidak mendesak terpaksa dikurangi, kecuali untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Fokus anggaran akan diarahkan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan konektivitas yang vital seperti Bandara RHA Karimun
M, Konektivitas Jembatan Pulau Asam dan Desa Tebias
“Artinya infrastruktur yang kita jalankan saat ini berdampak bagi pertumbuhan ekonomi,” tegas Iskandarsyah.
Meskipun menghadapi kesulitan fiskal, Bupati Iskandarsyah menegaskan optimisme dan komitmen bersama DPRD untuk menyelesaikan masalah ini.
Prioritas utama di tahun 2026 adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sambil berharap adanya bantuan sektor lain dari Pemerintah Pusat.
Yang paling penting, Pemkab Karimun memastikan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tidak akan terganggu.
“Yang pasti pelayanan dasar tetap berjalan dengan baik. Kami harus bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan ini. Kita lihat, di awal Januari nanti pasti sudah kelihatan dampak kebijakan yang kita lakukan mengatasi masalah ini,” tutup Bupati.
