KARIMUN – Kabar kurang sedap datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan mereka terima pada tahun anggaran 2026 dipastikan akan mengalami penurunan nilai per individu.
Penurunan ini bukan disebabkan oleh pemotongan anggaran oleh Pemerintah Daerah, melainkan oleh faktor yang tak terhindarkan yaitu lonjakan jumlah penerima akibat masuknya gelombang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, secara tegas menjelaskan bahwa besaran total anggaran TPP yang dialokasikan masih sama persis dengan tahun 2025.
Pada tahun 2025, anggaran TPP yang dialokasikan melalui APBD Murni mencapai angka fantastis Rp128 miliar, dan angka ini akan dipertahankan untuk tahun 2026.
“Jumlahnya dengan tahun 2025 sama, tetapi karena masuknya banyak, jadi pembaginya banyak,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Penambahan signifikan formasi PPPK inilah yang menjadi ‘biang keladi’ utama di balik menurunnya nilai TPP yang akan diterima setiap ASN.
Bupati Iskandarsyah juga menekankan bahwa situasi ini bukan hanya terjadi di Karimun, melainkan menjadi fenomena yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia seiring dengan masifnya rekrutmen PPPK secara nasional.
Hal ini menunjukkan dampak langsung dari kebijakan pusat dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK terhadap stabilitas pendapatan daerah.
Meskipun TPP turun, Pemerintah Kabupaten Karimun berjanji akan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Mohon maaf, hampir seluruh Indonesia terjadi seperti itu. Kami akan optimalkan. Kalau nanti keuangan kita bagus, mudah-mudahan bisa kita usahakan untuk menambah TPP,” tambahnya.
Kepastian penurunan ini tentu menjadi perhatian serius bagi ribuan ASN di Karimun. Meskipun demikian, mereka berharap agar janji Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dapat terealisasi, sehingga potensi penyesuaian anggaran TPP di masa depan, bahkan sebelum berakhirnya tahun 2026, dapat diwujudkan.
