Tanjungpinang – Para pegawai di Pemerintahan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjerit lantaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang merupakan hak setiap pegawai belum dibayarkan oleh pemerintah setempat.
Salah seorang pegawai berinisial D mengatakan, keterlambatan TPP itu sangat berdampak dalam pengelolaan keuangan rumah tangganya. Selama ini dana TPP selalu ia harapkan untuk membantu mencukupi kebutuhannya.
“Kita harus bayar TV, listrik, dan masih banyak lagi. Biasanya memanfaatkan uang TKD (TPP) itu,” katanya kepada Ulasan, Rabu (27/10).
Baca juga: 3000 PNS Pemkot Tanjungpinang Belum Terima TPP
Ia menjelaskan, akibat dari keterlambatan itu ia pun terpaksa mengambil kerja sampingan sebagai tukang ojek untuk mencukupi kebutuhannya.
Kendati tidak sepenuhnya tercukupi, ia merasa setidaknya hasil mengojek itu dapat meringankan beban keluarganya. Selain itu, ia bahkan sempat ingin mengamen untuk mencukupi kebutuhannya keluarganya sembari menunggu gaji bulan berikutnya.
“Listrik untuk kemarin sempat bayar, sisa dari gaji,” ucapnya lagi.
D mengaku juga sempat ingin menjual cincin berharga miliknya kepada rekan-rekan yang ia kenal.
Baca juga: DPRD Tolak APBD-P Pemko Tanjungpinang, Ini Alasannya
Hal serupa juga dirasakan pegawai lainnya di salah satu Kelurahan di Kota Tanjungpinang. Pegawai berinisial P itu mengaku cukup kesulitan mengatur keuangannya saat TPP tak kunjung keluar.
Ia menjelaskan, terlambatnya pencairan TPP juga pernah terjadi semasa peralihan mendiang Syahrul ke Wali Kota Tanjungpinang saat ini, Rahma. Keterlambatan ini adalah kali kedua TPP terlambat keluar.
Untuk menutupi kekurangan-kekurangan kebutuhan keluarganya, ia pun mengaku harus meminjam uang ke teman-temannya. Biasanya para pegawai telah menerima TPP kisaran tanggal 5 sampai 10 setiap bulannya.
Jumlahnya pun, tergantung pada golongan serta jabatan setiap pegawai itu sendiri. Ia berharap, pemerintah dapat segera menyalurkan TPP kepada para pegawai.
“Ya semoga cepat cairlah,” ujarnya.
