TANJUNGPINANG – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) mencanangkan zona integritas (ZI) di lingkungan kampus termasuk di lima fakultas sebagai upaya untuk mewujudkan zona yang bebas dari praktik korupsi.
Momen pencanangan ZI tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta zona integritas oleh masing-masing dekan, disaksikan langsung Rektor UMRAH, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA. di Galeri Tamadun Maritim, Gedung Satu Gurindam-Ismeth Abdullah, Kampus UMRAH Dompak, Tanjungpinang.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Kantor Wilayah Pembendaharaan Negara Provinsi Kepri, Rektor UMRAH, Kepala BPKP Kepri, Polda Provinsi Kepri, Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (PMPTSP), Bakesbangpol Provinsi Kepri.
Selain itu juga dihadiri, dewan pertimbangan UMRAH, pimpinan instansi UMRAH, para wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan para tamu undangan lainnya.
Pencanangan ZI di UMRAH menandai komitmen universitas untuk mewujudkan tata kelola kampus yang bersih, dan terbebas dari praktik korupsi.
“Sebenarnya pencanangan ZI sudah direncanakan dari tahun 2021, tapi memang untuk membangun Zona Intregitas tidak mudah. Karena kita harus membangun tiga hal yaitu, membangun sebuah sistem, membangun manusia dan budaya,” ujar Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti.
Prof Agung Dhamar Syakti menambahkan bahwa kerjasama dan sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat komitmen dan memastikan keberhasilan implementasi ZI di lingkungan kampus, dan berupaya mewujudkan tata kelola yang baik, serta melayani sebaik-baiknya.
“Kampus memang menjadi bayangan dari kesempurnaan, jika bisa menerapkan prinsip-prinsip integritas dengan baik, maka kita juga bisa mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki intregitas tinggi,” tutup Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti.
Adapun lima fakultas yang turut mencanangkan Zona Integritas adalah Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim (FEBM), Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Acara tersebut dilanjutkan dengan workshop terkait implementasi ZI, yang menghadirkan pemateri dari BPKP Perwakilan Kepulauan Riau dan Ombudsman Kepri.
