KARIMUN – Pemerintah Daerah Karimun telah mengusulkan pendirian sekolah rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Lokasi yang disiapkan berada di pulau Kundur.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan, usulan tersebut telah dilayangkan sejak dua bulan lalu. Ia bahkan telah menemui secara langsung Menteri Sosial mengenai usulan itu.
“Usulan sekolah rakyat sudah kami usulkan ke Kemensos RI dua bulan lalu. Bahkan saya sudah bertemu dengan pak Menteri. Kita berharap usulan ini disambut baik,” ungkap Islandarsyah, Senin, 6 Oktober 2025.
Rencananya, lanjut Bupati, pembangunan sekolah rakyat terpusat di pulau Kundur tersebut memiliki kapasitas 400 siswa SD, 300 siswa SMP dan 200 siswa SMA.
Iskandarsyah menjelaskan, keberadaan sekolah rakyat itu nantinya mengutamakan pendidikan bagi anak-anak yang berada di wilayah pulau terpencil.
“Kita utamakan anak kita yang ada di pulau kecil. Mungkin menyeberangnya susah kita bawa ke sekolah rakyat. Dia bisa menginap di sana, juga belajar dengan baik di sana,” terangnya.
Menurutnya, program sekolah rakyat menjadi ikhtiar pemerintah agar tidak terjadi lagi fenomena anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi orang tua.
“Kita ingin wajib belajar itu 12 tahun. Artinya minimal sampai SMA. Jadi di Karimun jangan sampai lagi ada anak putus sekolah karena orang tua tidak punya duit, kita harus siapkan SDM yang memadai,” ucapnya.
Ia mengaku sempat menemukan kasus tersebut di Karimun. Di mana anak berusia 11 tahun dan 13 tahun harus putus sekolah karena ekonomi orang tua yang tidak mencukupi.
“Ada itu saya temukan dia berdua kelas 1 dan kelas 3 SD. Tapi mereka harus putus sekolah karena bapaknya tidak punya cukup uang,” terangnya.
