Vaksinasi Macet, Mahasiswa Desak Kemenkes Kirim Vaksin ke Kepri

Ilustrasi - Kegiatan vaksinasi COVID-19 terhadap sejumlah pimpinan FKPD Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu di RSUD Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam bebagai organisasi kemahasiswaan meminta Kementerian Kesehatan RI segera mendistribusikan vaksin COVID-19 ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Salah seorang kader Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Tanjungpinang-Bintan Dedi Irwansyah mengatakan, saat ini Kepri sedang mengalami kekurangan vaksin ditengah tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi.

“Saat ini masyarakat sangat antusias melaksanakan vaksinasi. Tapi vaksinnya tidak mencukupi,” kata Dedi di sekretariat GMNI Tanjungpinang-Bintan, Jumat (23/07).

Dedi menjelaskan, kurangnya vaksin tersebut dapat menyebabkan kerumunan massa pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang.

“Itu menyebabkan terjadinya penumpukan massa. Padahal kita sedang melaksanakan PPKM,” tegasnya.

Dedi pun meminta agar Presiden RI Joko Widodo melalui Kemenkes dapat segera menyalurkan stok vaksin sesuai kebutuhan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Safar. Baginya, tingkat ketersediaan vaksin tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Safar khawatir, kerumunan yang terjadi akan menimbulkan klaster baru di tengah masyarakat. “Jangan karena mau vaksin, muncul klaster baru dari penumpukan itu,” tuturnya.

Safar pun mengaku bahwa dirinya sendiri sangat sulit untuk mendapatkan vaksin. Saat mendatangi lokasi vaksinasi, dirinya harus berdesakan dengan masyarakat lainnya.

“Kemenkes harus segera menurunkan vaksin ke Provinsi Kepri,” tegasnya.

Sejalan dengan keduanya, tuntutan untuk Kemenkes RI juga datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tanjungpinang-Bintan, Elia Anasthasia.

Menurut Elia, masyarakat Kepri sangat membutuhkan vaksinasi COVID-19. Terlebih lagi, sertifikat vaksin sudah menjadi syarat bagi masyarakat menyelesaikan proses administrasi di sejumlah pelayanan pemerintahan.

“Masyarakat sangat membutuhkan vaksin. Apalagi saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi,” tegas satu-satunya pemimpin wanita di Organisasi Cipayung itu.

Ia menegaskan bahwa Kemenkes RI harus betul-betul memahami tugas dan fungsinya. Sehingga segala kebutuhan masyarakat saat ini dapat tersalurkan dengan baik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mohammad Bisri menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri baru menerima 1.420 vial dari 60 ribu vial vaksin COVID-19 yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan.

Menurut Bisri, jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup. Karena, saat ini antusias masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi cukup tinggi.

“Hari ini vaksin kita sudah mulai datang, jumlahnya 1.420 vial atau 14.200 dosis. Sangat kecil, karena pengajuan kita 60.000 vial atau 600.000 dosis,” ujar Bisri di Kantor Gubernur Kepri, Kamis (22/07).

Pengajuan oleh Pemprov Kepri itu pun sudah dilakukan sejak awal Juli 2021. Hal itu karena jumlah vaksin yang diajukan Pemprov Kepri mencapai 60.000 vial vaksin untuk persediaan hingga pertengahan Agustus mendatang.

Pewarta: Muhammad Chairuddin
Redaktur: Albet