TANJUNGPINANG – Wacana dan kebijakan penurunan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Jalan Usman Harun, Kota Tanjungpinang, menuai beragam tanggapan dari para pengurus lingkungan. Dua Ketua RT angkat bicara terkait hal ini.
Menurut Haslinur Ketua RT 02 RW 15, penurunan jumlah RT dan RW tentu memiliki dampak dan manfaat. “Dengan struktur yang lebih ramping, RT dan RW bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pendataan administrasi,” ungkapnya.
Sedangkan Sumiati Ketua RT 04 dan RW 06, memiliki pandangan perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan ini. “Saat ini saya membawahi sekitar 90 Kepala Keluarga (KK) lebih. Tentu saja ini amanah besar, dan kalau wilayah diperluas lagi, beban tugas pun akan bertambah,” jelasnya.
Mengenai jumlah kepala keluarga yang mereka urus saat ini, Haslinur menyebutkan terdapat 65 KK di wilayahnya, sementara Sumiati mengurus sekitar 90 KK. Jika pengurangan RT terjadi, mereka khawatir beban kerja akan meningkat secara signifikan.
Mereka berharap kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang agar melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. “Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif, serta mendengar aspirasi masyarakat agar kebutuhan mereka tetap terlayani,” kata Haslinur.
Senada dengan itu, Sumiati ingin pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini. “Kalau RT dikurangi, wilayah kerja akan semakin luas, yang tentu berdampak pada perubahan administrasi seperti KK dan KTP. Jadi menurut saya perlu dipertimbangkan kembali,” tegasnya.
Dampak lain yang disampaikan para narasumber adalah potensi peningkatan beban kerja dan penurunan kualitas layanan masyarakat. “Jika jumlah RT berkurang, tentu saja pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu karena tanggung jawab semakin besar,” ujar Haslinur.
Kebijakan penurunan RT/RW masih terus menjadi perhatian di tingkat masyarakat. Para pengurus lingkungan berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga kondisi saat ini dan kemampuan sumber daya manusia di lapangan, agar pelayanan kepada warga tetap optimal.
