TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berkomitmen memperkuat sumber pendapatan daerah sebagai langkah strategis menghadapi penurunan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2026.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, meski nilai TKD Kepri tahun depan diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun, Pemprov tidak tinggal diam. Penyesuaian belanja, termasuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya, akan diiringi dengan langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sedang menghitung ulang dan menata prioritas belanja agar program strategis tetap berjalan. Di sisi lain, PAD harus terus kita genjot,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang.
Menurutnya, salah satu strategi utama adalah menggerakkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap kas daerah. Pemprov juga tengah mengevaluasi potensi pendapatan dari sektor-sektor unggulan Kepri, seperti maritim, pariwisata, dan perikanan.
“BUMD harus bisa jadi motor penggerak ekonomi daerah. Kita dorong mereka agar tidak hanya bertahan, tapi bisa mencetak keuntungan untuk PAD,” ujarnya.
Selain memperkuat PAD, Pemprov juga tengah mempertimbangkan skema pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur strategis, namun langkah tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD Kepri.
“Pinjaman itu masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Yang jelas, kita berupaya menjaga keseimbangan fiskal sambil terus mencari peluang peningkatan pendapatan,” kata Nyanyang.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Kepri berharap tetap dapat menjaga keberlanjutan program pembangunan meski menghadapi keterbatasan fiskal dari pusat. (*)
