Wahyu Wahyudin Optimistis Produk UMKM Kepri Tembus Pasar Internasional

Wahyu Wahyudin
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, saat menjadi pemateri pelatihan UMKM di Hotel Aston Tanjungpinang. (Foto: Ist)

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, optimistis produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kepri mampu menembus pasar internasional.

Hal itu disampaikan legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat menjadi pemateri pelatihan UMKM di Hotel Aston Tanjungpinang, Jumat (28/10).

Wahyu Wahyudin mengutarakan optimistis produk UMKM dari daerah Kepri bisa menembus pasar internasional jika dikelola dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah.

Ia menuturkan, kondisi geografis Kepri berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura diasumsikan dapat mempermudah pemasaran sekaligus pengiriman produk UMKM dengan biaya relatif terjangkau dan waktu yang lebih cepat.

“Produk-produk UMKM dari Provinsi Kepulauan Riau, terutama sektor kuliner, tak kalah saing dengan produk daerah lain di Indonesia, bahkan produk asing,” katanya.

Menurutnya, dari segi cita rasa dan harga, produk UMKM Provinsi Kepri sangat mampu bersaing di pasar global. “Sudah saatnya UMKM di Provinsi Kepulauan Riau ini naik kelas ke level internasional,” ungkapnya.

Lanjut, kata dia, sampai saat in dari sekitar 170.000 pelaku UMKM Kepri baru satu persen di antaranya yang mampu menembus pasar internasional. Oleh karena itu, ia mendorong agar UMKM ini meningkatkan kualitas produknya, seperti memperkuat branding produk yang dihasilkan, guna menarik minat pembeli dari dalam hingga luar negeri.

Selain itu, Wahyu Wahyudin menilai pelaku UMKM juga perlu mendapatkan akses pinjaman modal perbankan dengan didukung pemerintah daerah untuk menunjang pengembangan usahanya. Hal itu berkaitan dengan kuantitas produksi terhadap produk yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan ekspor yang relatif tinggi.

“Perlu didorong pemerintah memberikan layanan sertifikasi halal produk UMKM gratis sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi pengemasan produk UMKM. “Selama ini pelaku UMKM lokal harus mengeluarkan biaya cukup besar hanya untuk melakukan pengemasan produk-produk mereka sampai ke luar daerah,” katanya.

Baca juga: 18 Kontainer Rokok Ilegal Diduga Diselundupkan ke Batam, Legislator Kepri Minta APH Bertindak

Ia berharap pemerintah mempermudah pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) produk UMKM lokal supaya mendapat kepastian dan jaminan hukum, termasuk melakukan pendampingan pemasaran produk-produk UMKM secara digital. (*)