TANJUNGPINANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin menilai Pemprov harus memprioritaskan APBD-P 2022 dengan beberapa program untuk menekan laju inflasi.
Wahyudin melanjutkan, saat ini Kepri masuk dalam 10 besar inflasi tertinggi di Indonesia. Wahyu mengatakan, ada tujuh program yang harus diprioritaskan diantaranya penyaluran BLT BBM.
Menurutnya, per bulan September inflasi bulanan di Kepri menunjukan peningkatan akibat kenaikan BBM menjadi 1,06 persen setelah bulan sebelumnya deflasi 0,5 persen.
“Secara tahunan, Kepri masuk 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia yakni 6 persen dan sudah ditegur Presiden Jokowi,” kata Wahyudin, saat dihubungi, Sabtu (08/10).
Lebih lanjut ia menyampaikan, kawasan pertanian dan peternakan terpadu dapat menjadi salah satu upaya menekan inflasi.
Baca juga: BPD se-Sumatra Bahas Penanganan Inflasi dan Good Corporate Governance di Batam
“Kawasan ini harus ditanami komoditas rentan inflasi seperti cabai dan bawang, minimal Kepri swasembada pangan,” ucap Wahyu.
Ia menegaskan, untuk menurunkan inflasi, Pemprov Kepri dan kabupaten/kota harus memperbanyak operasi pasar.
“Bisa juga membangun pasar induk di 3 daerah yang ramai penduduk, dan di pasar ini pemerintah dapat melakukan intervensi harga,” ujarnya.
Wahyu menyebut, ditengah inflasi yang naik, Pemprov Kepri seharusnya mengoptimalkan kuota PPPK guru, karena guru terdampak dengan kenaikan BBM, apalagi PTK Non ASN sudah 2 bulan lebih belum digaji.
“Tahun ini Pemprov Kepri hanya mengajukan 718 formasi PPPK, padahal kebutuhan 3.064 guru,” pungkasnya.
Baca juga: Sektor Transportasi Penyumbang Terbesar Naiknya Inflasi di Kepri 1,06 Persen
