TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan dan penataan wilayah Kota Tanjungpinang dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu 7 Mei 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto serta dihadiri Menteri Transmigrasi.
Dalam forum penting tersebut, Wako Lis memaparkan usulan pembangunan infrastruktur yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN-KPBPB BBK).
“Usulan kami mencakup pembangunan jalan lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan, penataan kawasan kota lama, revitalisasi pelabuhan penumpang Penyengat, serta pengembangan sektor pariwisata,” ujar Lis dalam keterangan tertulisnya diterima, Kamis 8 Mei 2025.
Lebih rinci, pembangunan jalan lingkar FTZ mencakup Jembatan Madong–Sungai Nyirih, Jembatan Pinang Marina–Tanjung Lanjut, serta lanjutan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12. Sementara itu, penataan kota lama difokuskan pada pengendalian banjir, peningkatan kualitas jalan, serta penggantian aspal menjadi Pattern Concrete.
Revitalisasi Pelabuhan Penyengat meliputi pembangunan dermaga menuju Pulau Penyengat dan dermaga Kampung Datuk. Untuk sektor pariwisata, pengembangan kawasan Bukit Manuk dan revitalisasi heritage Tionghoa di Senggarang menjadi prioritas.
Tak hanya itu, Wako Lis juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur wilayah guna mendukung peran strategis Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri. Fokus pembangunan meliputi penanganan banjir, penataan permukiman kumuh, peningkatan jalan kota, dan revitalisasi fasilitas umum.
Namun, di balik rencana ambisius tersebut, Lis juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. “Keterbatasan lahan dan penguasaan lahan oleh pihak swasta seluas 1.637,54 hektare yang teridentifikasi terlantar menjadi hambatan besar. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat optimalisasi infrastruktur dan pariwisata,” ujarnya.
Baca juga:Pemkot Tanjungpinang Butuh Rp20 Miliar untuk Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Melayu Kota Piring
Ia pun berharap adanya dukungan kuat dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. “Kami sangat mengharapkan dukungan melalui APBN agar Tanjungpinang dapat berkembang pesat dan benar-benar berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan di Kepri,” tutupnya penuh harap. (*)
