Jakarta – Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) saat ini masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan pemerintah juga mengantisipasi krisis-krisis yang terjadi ke depan.
“IKN ini masih menyesuaikan dalam kondisi pandemi. Kalau antisipasi krisis ke depan apakah sesuai dengan target 2045 (yang) secara umum dibangun. Untuk 2024 apakah sudah bisa upacara di sana?” kata dia dalam media briefing di kantor Bappenas, Kamis (2/9).
Rudy mengungkapkan pembangunan IKN ini memang sesuai dengan arahan Presiden. “Kalau Presiden bilang jalan, saya nggak mau berasumsi, APBN masih bisa berubah,” ujar dia.
Jika tidak ada alokasi di APBN, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi yang paling mungkin dilakukan.
Dalam rapat dengan DPR, terkait pemindahan PNS ke IKN, sudah disiapkan belanja modal pada 2022. Menurut Rudy, hal itu adalah kajian persiapan.
Untuk yang pindah pertama tahun 2023 adalah TNI dan Polri untuk memastikan keamanan.
“Malah 2024 Agustus, kita sudah mepet, jadi harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan,” tambah dia.
Dia menjelaskan, jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, pada 2022 sudah mulai bangun kantor dan istana.
Dalam visi 2045, selain ibu kota negara, Bappenas juga memiliki visi agar Indonesia naik menjadi negara upper middle income country.
Kemudian mengantisipasi krisis ke depan. Selanjutnya memiliki sasaran pembangunan yang diutamakan.
Memang sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebut, pada 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo bisa melaksanakan upacara di ibu kota negara baru.
Pewarta : detik.com
Editor : MD Yasir
