TANJUNGPINANG – Belasan Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN mendatangi Gedung Daerah Tanjungpinang menemui Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Rabu 8 Januari 2025. Mereka mempertanyakan kejelasan statusnya karena tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Dari data yang diterima dari 747 tenaga pendidikan yang mengikuti seleksi PPPK Tahap I Pemprov Kepri sebanyak 462 orang tidak lolos seleksi.
Koordinator PTK Non ASN, Ahmad mengatakan, pihaknya ingin meminta kejelasan status menjadi penuh waktu bukan paruh waktu. Ia menjelaskan alasan banyak PTK Non ASN tidak lolos seleksi PPPK Pemprov Kepri Tahap I karena formasi yang diajukan sekolah hanya satu formasi, sementara yang mendaftar banyak. “Di sekolah saya, buka satu formasi, sedangkan kami disana ada empat orang TU,” katanya.
Ia menyebut, mereka telah terdata di BKN. Namun mereka menyayangkan formasi yang dibuka tidak sesuai kebutuhan.
“Makanya kami mau minta kejelasan kenapa yang dibuka itu tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Disdik Kepri, Suhono menyebut, tidak mengetahui perhitungan kebutuhan. “Yang ngajuin itu BKD. Tapi masih diperjuangkan nasib mereka,” katanya.
Usulkan Jadi PPPK ke KemenPAN-RB
Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan mengajukan permohonan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) usulan tenaga paruh waktu tenaga pendidik (tendik) menjadi PPPK penuh waktu.
Baca juga: Pendaftaran PPPK Tahap II Pemprov Kepri Dibuka Sampai 15 Januari 2025
