Jakarta – Kementerian Sosial menyiapkan Rp7,08 triliun untuk bantuan sosial (bansos) kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang berasal dari data pemerintah daerah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Mereka ini sama sekali baru, datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200.000/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/7).
Ia meminta masyarakat tenang karena dalam masa kedaruratan pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat.
Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan PPKM Darurat adalah penyaluran beras.
Kemensos menyalurkan bantuan beras lima kilogram khusus untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni di zona penerapan PPKM Darurat.
Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat lima kilogram) dan 6.000 paket (per paket lima kilogram) untuk enam ibu kota provinsi.
Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non-PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg,” katanya.
Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi.
Risma menyatakan bantuan beras dalam paket lima kilogram juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah ada, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH tahap ketiga untuk Juli-Agustus-September disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama dua bulan yakni Mei-Juni, yang cair pada Juli, kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus, sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” imbuhnya.
Untuk PKH, ia mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tetapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH lebih dari 33.674.865 jiwam sebab bantuan untuk PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar penyaluran bantuan sosial dipercepat sampai tangan penerima manfaat, Risma terus bergerak dari pintu ke pintu, seperti pada Minggu, blusukan mengecek distribusi bansos pada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta.
Pewarta: Antara
Redaktur: Albet
