Air Bersih Tak Lancar, Pengusaha Mengadu ke DPRD Batam

Nuryanto
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. (Foto: Muhamad Ishlahuddin)

BATAM – Sejumlah pengusaha di kawasan industri Batam Centre mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dua kawasan industri di Batam Center tersebut di antaranya, Tunas dan Citra Buana. Mereka mengeluhkan kuantitas air disalurkan pengelola air bersih oleh PT Moya Indonesia.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan, dua kawasan industri tersebut telah menyatakan keluhannya terkait kuantitas air yang tersendat hingga tidak mengalir ke DPRD Kota Batam.

Pria yang biasa disapa Cak Nur ini menegaskan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam agar bisa memberikan tindakan dan bukti nyata agar PT Moya Indonesia bisa merespons dan memperbaiki segala kekurangan yang ada.

“Mengingat, jika tidak ditindaklanjuti maka akan memberikan dampak buruk dan efek yang sangat besar, khususnya dalam sektor investasi,” kata Cak Nur, Rabu (23/11).

Menurutnya, air menjadi bagian penting dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dampaknya akan sangat buruk jika tidak direspon cepat.

“Terlebih lagi dalam dunia investasi. Keluhan yang disampaikan para pengusaha ini lebih pada buruknya pelayanan air saat ini lebih buruk dari sebelumnya,” kata dia.

Meski apa yang disampaikan ini dalam bentuk lisan, tegasnya lagi, tentunya menjadi semacam pemikiran yang sangat penting dan mendesak. Karena dampaknya akan berpengaruh pada sistem dan investasi di Batam.

“Kalau urusan kuantitas air bersih saja tidak maksimal, bagaimana dengan urusan lainnya. Dan hal in sangat memperburuk citra Kota Batam yang sudah sangat terkenal di mancanegara sebagai tempat investasi yang sangat bagus, menarik dan bersaing,” kata dia.

Baca juga: Polemik Air Bersih di Kota Batam

Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan, apa yang disampaikannya ini bukan hanya ‘isapan jempol’ belaka. Untuk itu pihaknya akan mengundang pihak BP Batam dan PT Moya Indonesia untuk mengklarifikasi tentang hal ini.

“Dan jika apa yang disampaikan ini tidak juga direspon juga, tentunya kekuatan masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar untuk kiranya mejadi perhatian Pemerintah Daerah tentunya,” tutupnya. (*)