BATAM – Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) Kota Batam, Kepulauan Riau, menilai pengurusan perizinan investasi kemaritiman saat ini banyak kendala dan sulit.
“Ada beberapa hambatan yang harus diperhatikan, antara lain ada tiga kali pengutan di objek yang sama,” kata Ketua ALMI, Osman Hasyim di Batam, Kamis (09/03).
Ia mengatakan, pengutan di objek yang sama sampai tiga kali, yakni Izin Penggunaan Garis Pantai, yang saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dilimpahkan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kemudian Izin pemanfaatan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan sewa perairan oleh BP Batam
“Kondisi itu tidak baik. Seharusnya cukup sekali menjadi pemasukan untuk pemerintah,” kata dia.
Menurutnya industri maritim ini sangat penting dan menjadi industri unggulan Batam. “Karena mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, untuk itu harusnya dijaga,” kata dia.
Sementara itu, terkait pengurusan izin di BP Batam sebenarnya cepat, jika tidak berbenturan dengan kewenangan istansi lain.
“Yang menjadi problem saat ini kewenangan BP Batam itu ada terkait dengan istansi lain, sehingga untuk menyelesaikan satu permohonan itu harus menunggu instansi lain,” kata dia.
Selain itu, ia juga menilai pengurusan izin Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) sangat rumit dan membutuhkan waktu lama penyelesaiannya.
“Sampai sekarang masalah ini belum juga selesai. Ini kebijakannya memang diselesaikan secara online, tapi dalam praktiknya tidak semudah itu,” kata dia.
Osman menilai, terkait sistem online tersebut masalahnya berada di beberapa kementerian belum terintegrasi di dalam OSS (Online Single Submission).
“Belum lagi masalah beberapa konsultan yang membutuhkan waktu dan biaya, masalah tata ruang, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Pemko (Perintah Kota), dan lainnya,” kata dia.
Menurutnya, harus ada jalan keluar dari pemerintah, sebab jika investasi lancar tentu akan berdampak ke pemerintah dan masyarakat juga.
“Ada peluang kerja dan pajak masuk. Maka kami dari Aliansi Maritim Indonesia berharap kemudahan itu, betul-betul mudah,” katanya.
Menurutnya terlalu banyak yang mengawasi dan memberi kewenangan bukannya semakin bagus, tapi malah semakin sulit.
“Yang penting pemerintah harus hadir, berikan kemudahan kepada para investor di bidang kemaritiman,” ujarnya.
Baca juga: Cipta Kerja Ancam Investasi Kemaritiman Kepri Jadi Anjlok
Ikuti Berita Lainnya di Google News
