JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung di Istana Negara, Rabu (7/9) siang.
Azwar Anas akan memimpin kementerian birokrasi tersebut, untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Azwar menggantikan posisi Tjahjo Kumolo, yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022 karena sakit.
Azwar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang baru ia duduki pada 13 Januari lalu. Azwar sempat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dua periode.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” kata Jokowi yang diulangi oleh Azwar Anas dikutip dari youtube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Azwar merupakan politisi dari Partai PDIP. Sebelum merapat ke PDIP, Azwar dikenal sebagai politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2004 hingga 2015. Dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tiga tahun lalu, namanya sempat disandingkan dengan Gus Ipul.
Saat ini, fokus pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dasar pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022. Namun di masa kepemimpinan Tjahjo Kumolo, bahwa di tahun 2022 ini pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jauh sebelum pelatikan Azwar, Menpan RB bahkan sudah jauh-jauh hari memutuskan untuk tidak menyediakan kuota penerimaan CPNS. Namun untuk kebijakan ke depannya, justru pemerintah mengimplementasikan kebijakan beberapa negara maju.
Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant, atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit, dan jumlah government worker/public services (PPPK) lebih banyak.
Pesan Jokowi untuk Azwar Anas
Presiden RI Joko Widodo meminta Azwar Anas, agar segera menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi yang melayani dengan disiplin yang tinggi.
“Kita semua tahu bahwa Azwar Anas ini, waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, inovasi di bidang layanan publik dan perizinan. Saya lihat sendiri beliau termasuk yang pertama waktu itu. Karena rekam jejak itu yang buat saya memilih beliau. Kita minta beliau garap birokrasi secara cepat, agar birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani dengan memiliki disiplin tinggi,” jelas Jokowi seperti disampaikan di youtube Sekretariat Presiden.
Menyikapi permintaan tegas Presiden RI, target Anas diawal masa kerjanya akan mengevaluasi masalah birokrasi yang melayani. Targetnya terhadap pelaksanaan birokrasi ke depan harus menuju next level.
“Program digitalisasi struktur, culture dan kompetensi. Digitalisasi tiga sektor ini merupakan hal yang mendasar sesuai arahan Bapak Presiden. Apalagi saat ini ada SPBE dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya akan maksimal,” pesan Anas.
