TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kepulauan Riau (Kepri), Hasan, siap menjalankan amanah sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang hingga selesai.
Hasan menyampaikan tentang seputar persiapan dirinya akan menjabat sebagai Pj Wali Kota Tanjungpinang.
“Perlu diketahui jabatan Pj itu, bukan jabatan politis. Ini amanah yang dititipkan Presiden melalui Mendagri yang harus kita selesaikan nantinya,” kata Hasan kepada Ulasan.co, Selasa (19/09).
Hasan menjabarkan sejumlah ide kreatifnya ketika sudah dilantik nanti oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Misalnya, menjalankan amanah penting Presiden RI tentang masalah pengentasan kemiskinan, stunting, menjaga stabilitas inflasi serta tidak kalah penting adalah menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.
“Sudah menjadi keharusan bagi kami sebagai Pj daerah yang diamanahkan, untuk membereskan, menertibkan, apa-apa yang menjadi catatan khusus. Terutama masalah kemiskinan, inflasi serta Pemilu 2024 mendatang. Jika tidak bisa dibereskan, maka bukan tidak mungkin kita bisa mengevaluasinya,” terang Hasan.
Hasan menitikberatkan tugasnya terhadap pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih serta kerja cepat. Disamping itu juga, siap merubah tatanan kerja yang bersih tidak hanya di lingkungan ASN melainkan juga wilayah Tanjungpinang harus bersih dan asri.
“Kita tidak perlu ibu kota itu identik dengan bangunan tinggi-tinggih dan megah-megah. Namun, dengan kota yang kecil, semua sistem tatanan kerja tertata dengan baik. Wilayah kerja yang bersih, rapi, serta ASN semua melayani,” terangnya.
Dirinya tidak menampik, jika semua sistem selama kepemimpinan sudah dibangun dengan baik, namun justru ASN maupun kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungpinang tidak bisa menjalankan dengan baik. Maka, sebagai Pj Wali Kota Tanjungpinang, dirinya tidak ragu-ragu untuk melakukan evaluasi kinerja dan jabatan kepala OPD terkait.
“Kalau nantinya ada OPD atau ASN yang tidak siap dan selesai mengikuti ritme kerja kita, sesuai undang-undang dan aturan kami berhak untuk melakukan perombakan dan evaluasi,” ucapnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lembaga Hikmah dan Kebjakan Publik Kepri, Ridarman Bay menyarankan Pj Wali Kota Tanjungpinang agar amanah tersebut harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Tanjungpinang secara luas.
Melihat kondisi yang saat ini terjadi, Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri, seyogjanya harus ditata lebih bagus ke depan. Tugas berat yang ada dan nyata misalnya masalah kemacetan. Disamping juga, mulai konsentrasi dengan masalah pemekaran wilayah di empat Kecamatan saat ini.
“Harapan kami masalah kemacetan dijam-jam tertentu harusnya segera ditata lagi ke depan, harus bisa mewujudkan Ibukota yan metropolis,” ujarnya.
Kemudian dirinya berpesan, agar Pj selama masa kepemimpinanya bekerja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga dan masyarakat juga saya rasa sama, bekerja lah untuk melayani kepentingan masyarakat diatas kepentingan politik lainnya,” ucapnya.
Baca juga: Kamis Ini Hasan Akan Dilantik Jadi Pj Wali Kota Tanjungpinang
Sementara tokoh masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur, Hamzah menyampaikan, bahwa perkembangan Tanjungpinang harus lebih harmonis dan masyarakatnya bisa merasakan akses pelayanan sosial yang baik.
“Sejauh ini kami masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan layanan informasi soal bantuan, serta pelayanan prima tentang administrasi KTP, Jamkes, serta bantuan UMKM. Saya rasa kalau ini sifatnya program penting pemerintah, disampaikan saja, dibuka saja,” ujarnya.
“Kan ada lurah, camat-camat. Saya rasa Pj perlu tegas dengan pihak-pihak ini, agar masyarakat terus terlayani dengan baik,” bebernya demikian. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
