BATAM – Sedikitnya 5.000 buruh tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam dikabarkan akan menggelar unjuk rasa saat memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day 2023 di Batam, Kepulauan Riau,pada Senin (01/05) besok.
“Dalam May Day 2023 ini akan diikuti oleh sekitar 5000 buruh/pekerja yang ada di Kota Batam,” kata Konsulat FSPMI Batam, Yafet Ramon, Ahad (30/04)
Ia menjelaskan, para buruh akan berkumpul di halte Panbil sejak pagi dan bergerak menuju kantor Wali Kota dan DPRD Batam untuk menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama terkait pencabutan Omnibuslaw UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dinilai masih “abu abu” dan mendegradasi hak-hak kaum buruh seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja outsourcing dan kontrak berulang-ulang, PHK dipermudah, perhitungan PHK yang merugikan kaum buruh, jam kerja flexibel, serta lemahnya sanksi bagi pengusaha yang melanggar.
Kedua mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi, ekploitasi dan kekerasan karena wilayah kerjanya bersifat privat. Pekerja Rumah Tangga berhak atas perlindungan dan hak-hak normatif karena penerima upah, perintah, serta pekerjaan.
Ketiga cabut Parlementary Treshold 4% yang tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 414 dan 415. Keempat, menolak RUU Kesehatan yang menurutnya tidak mencerminkan perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun lebih cendrung bagi invetasi asing.
“Organisasi profesi seperti IDI, Ikatan Perawat, Profesi Bidan dan Apoteker pun menolak RUU Kesehatan ini,” ujar Ramon.
Baca juga: Buruh FSPMI Unjuk Rasa di Kantor DPRD Batam, Ini Tuntutannya
Kelima, para buruh meminta agar pengelolaan air dan energi listrik untuk masyarakat Batam segera ditingkatkan karena kerap kali menuai keluhan dan keresahan. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
