JAKARTA – Jaringan peretas atau hacker Bjorka kembali beraksi, dengan membocorkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bjorka sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu.
Dilaporkan setidaknya ada 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka melalui Breach Forums.
Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Kabar dugaan kebocoran data NPWP tersebut disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di Media Sosial X, Rabu 18 September 2024.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh Aprianto dalam unggahannya di X.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.
Selain itu, Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.
Dia menyebutkan, total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
“Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna,” demikian bunyi keterangan Bjorka dalam forum gelap tersebut.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X, juga mengungkap penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi,” cuit Falcon Feeds.
Merespons dugaan insiden ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Dwi Astuti, Rabu 18 Rabu 2024.
