BPOM Batam Gelar Forum Konsultasi Publik Tingkatkan Pelayan

BPOM Batam
Suasana kegiatan forum konsultasi publik Balai POM Batam di Hotel Best Western Panbil, Kota Batam. (Foto: Irvan Fanani)

BATAM – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berkomitmen terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya dalam proses penerbitan perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai POM Batam, Musthofa Anwari, saat menghadiri acara Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Best Western Panbil, Kota Batam, Selasa 30 April 2024.

“Forum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memberikan masukan dan saran terhadap penyelenggara pelayanan publik,” kata Musthofa.

Menurutnya, melalui forum tersebut, BPOM sebagai pihak penyelenggara dapat memperoleh masukan berharga dari masyarakat tentang berbagai kebijakan dan juga sebagai sarana untuk menyosialisasikan kebijakan pelayanan publik yang baru. Kemudian forum ini juga dinilai menjadi wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sementara bagi masyarakat, forum ini sebagai wadah untuk mereka dapat berpartisipasi aktif, memahami kebijakan pelayanan publik dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan,” kata Musthofa.

Musthofa menegaskan pentingnya forum konsultasi publik ini dalam menyelaraskan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat, serta meminimalisir dampak negatif dari kebijakan yang diterapkan.

Baca juga: Ingin Bikin Usaha Kosmetik, Ini Syarat Harus Dilengkapi

Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, Musthofa menjelaskan,   BPOM di Batam juga fokus pada upaya penindakan terhadap kejahatan terkait obat dan makanan.

“Salah satu bentuk kegiatan pengawasan terhadap obat dan makanan di Unit Pelaksana Teknis Badan POM yaitu melakukan upaya penindakan kejahatan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan paradigma baru penindakan, sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber sehingga tindak lanjut yang diambil tepat sasaran, mampu menimbulkan efek jera dan memiliki dampak yang luas.”

“Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan efektivitas upaya penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah Kepulauan Riau,” tambahnya. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News